Hingga saat ini, Disdukcapil Kota Bekasi masih mendata sejumlah warga Kota Bekasi yang masih memiliki KTP DKI sehingga dia belum bisa membeberkan data tersebut.
“Saat ini sedang menunggu proses penonaktifan dilakukan, baru selanjutnya kami bisa mengetahui berapa jumlah pemohon pindah (KTP) yang masuk ke Kota Bekasi,” tuturnya.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan, Dukcapil DKI Jakarta beserta jajaran Dukcapil provinsi dan kota penyangga akan melakukan program tersebut setelah proses pemilu selesai.
“Rencana bulan April minggu pertama,” tutur Budi.
Untuk mendukung rencana tersebut, Dukcapil Jakarta telah menyosialisasikan penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili sejak 2023.
“Record dari riwayat beberapa pemberitaan, dari sosialisasi tersebut telah menghasilkan progress yang baik, bahwa dari penduduk yang keluar Jakarta sebanyak 243.160 sedangkan penduduk pendatang baru dari luar Jakarta Sebanyak 136.200 orang sepanjang tahun 2023,” imbuhnya.
Budi menyebut warga yang tidak berdomisili di Jakarta akan mendapatkan kerugian jika tidak mengubah data kependudukan sesuai alamat dan tempat tinggal. Hal itu karena berbagai fasilitas yang harusnya dapat dimanfaatkan atau diterima tidak akan didapatkan secara maksimal.
“KJP, KJS merupakan fasilitas yang diberikan pemda DKI Jakarta untuk warga DKI. Dan tentunya masing-masing kota memiliki fasilitas sesuai kebutuhan warganya masing-masing,” kata Budi.
(mfd/ain)
