“Membiayai aksi dari perubahan iklim yang sangat besar dan selama ini masih belum memadai terutama dari banyak faktor; climate sector maupun lembaga-lembaga keuangan,” katanya.
Selanjutnya yang ketiga, terkait tata kelola global yang menyangkut lembaga-lembaga keuangan dunia. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut banyak dibahas mengenai bagaimana kebijakan inklusif yang dimiliki Indonesia.
Mengenai kebijakan yang inklusif, ia mengatakan dirinya banyak membagikan pengalaman RI dalam mengelola dana perlindungan sosial, yang saat pandemi pemerintah menggunakan basis Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos).
“itu merupakan satu pengalaman yang sangat baik dan menarik karena tidak semua negara punya pengalaman yang sama mengenai masalah kesetaraan, penyediaan makanan kepada masyarakat rentan,” ujarnya.
Selain itu, mengenai perubahan iklim, Sri Mulyani juga banyak berdiskusi mengenai langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam mendorong transisi energi. Dalam hal ini, ia juga mengatakan RI tetap harus waspada terhadap peluang dan kendala-kendala yang bisa menghadang.
Terakhir, saat pembahasan tata kelola global, Sri Mulyani mengatakan diskusi pada topik ini banyak membicarakan pentingnya membangun institusi multilateral yang bisa diandalkan, terutama menyangkut negara-negara berkembang yang selama ini menghadapi masalah fiskal.
Terkait hal ini, ia menjelaskan bahwa masih banyak negara-negara yang menghadapi masalah dalam anggaran negaranya, utang yang dalam kondisi tertekan, dan masih terdapat beberapa negara yang masih belum pulih dari pandemi Covid-19.
“Ini membutuhkan dukungan. Institusi multilateral sangat diandalkan dalam situasi itu dan tata kelola mereka perlu di reformasi dan ukurannya perlu ditingkatkan,” tutupnya.
(azr/lav)
