"Kalau kemarin [Pemilu 2019 dan kemungkinan Pemilu 2024] bisa mencapai 9 sekian persen. [Suara pemilih] menjadi sia-sia," ujar dia.

Jika berfokus pada upaya mencegah hangusnya suara pemilih, DPR memang harus menghapus total parliamentary threshold seperti pada 1999-2004. Pada saat itu, seluruh partai politik mendapatkan jatah kursi sesuai perolehan suara.

Hanya saja sejumlah partai kemudian harus bergabung agar bisa membentuk fraksi di DPR.

"Kalau mau tidak ada suara yang terbuang ya [Parliamentary threshold] 0% gitu. Tapi masalahnya MK itu kan memberi kewenangan pada pembentuk undang-undang untuk menghitung ulang, berapa kalkulasi yang cocok untuk penghitungan jumlah angka parliametary threshold ini," kata Awiek.

(mfd/frg)