Juru bicara HSBC, StanChart, BofA dan MUFG menolak berkomentar mengenai transaksi Cirebon yang tertunda.
Setelah pertimbangan panjang mengenai bagaimana kesepakatan akan berjalan, momentum telah terbangun selama beberapa bulan terakhir.
Meningkatnya bunga bank menyusul penandatanganan perjanjian tidak mengikat pada Desember antara Asian Development Bank (ADB), PT PLN (Persero), Otoritas Investasi Indonesia dan perusahaan pembangkit termasuk Marubeni Corp, PT Indika Energy, dan Korea Midland Kekuatan Co.
Cirebon-1 adalah salah satu dari ratusan pembangkit listrik tenaga batu bara yang menggerakkan rumah dan industri di Asia Tenggara.
Untuk menutupnya lebih awal, diperlukan pembiayaan kembali investasi awal, dan bank pembangunan serta lembaga keuangan swasta telah sepakat untuk bekerja sama untuk melakukan hal tersebut, termasuk di bawah naungan paket bantuan iklim multilateral yang dikenal sebagai Just Energy Transition Partnership atau JETP.
Dalam praktiknya, upaya untuk memadukan modal swasta dengan pendanaan publik mengalami kesulitan. Bank-bank internasional mengatakan kesepakatan ini berisiko dan hanya ada sedikit preseden. Banyak bank juga melarang pendanaan batu bara sebagai bagian dari komitmen iklim mereka.
ADB, yang memimpin kesepakatan Cirebon, telah mempersiapkan diri untuk mengatur pendanaannya sendiri. Sekarang hal itu telah berubah. Menanggapi permintaan proposal pada Januari, ADB menerima minat yang besar dari bank-bank komersial dan kini sedang dalam proses memilih pemberi pinjaman. Mereka memperkirakan kesepakatan akan selesai pada bulan Juni, kata juru bicara perusahaan.
Rencananya adalah untuk mengubah sebagian besar ekuitas pabrik menjadi utang, guna mendanai dividen satu kali untuk memberikan kompensasi kepada investor atas hilangnya pendapatan di masa depan.
Lembaga-lembaga keuangan akan memberikan pinjaman dengan harga pasar, dan ADB akan memadukan pinjaman tersebut dengan dana yang ada untuk menjadikan utang tersebut lebih murah dari sebelumnya, yang pada gilirannya akan membuat utang tersebut dapat dilunasi selama umur pabrik yang lebih pendek.
Sasarannya saat ini adalah “bagaimana kita menerapkan kebijakan hingga pelaksanaannya” dan “transaksi spesifik yang membawa kita mencapai tujuan tersebut tahun ini,” kata Surendra Rosha, co-chief executive HSBC untuk kawasan Asia-Pasifik, Selasa lalu di Climate Business Forum. di Hong Kong.
Bagi StanChart, tujuannya adalah “untuk menjadi bagian dari peluang penting yang benar-benar akan menjadi peluang yang dapat dicontoh oleh orang lain di masa depan,” Marisa Drew, kepala petugas keberlanjutan bank tersebut, mengatakan dalam sebuah wawancara di Hong Kong. acara Kong. “Kami sangat senang.”
Baik Rosha maupun Drew berbicara secara umum dan tidak membahas pembicaraan apa pun yang melibatkan Cirebon.
Penutupan PLTU Cirebon akan menjadi kesepakatan berbasis pasar kedua yang menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara lebih cepat dari jadwal di negara berkembang – dan yang pertama melibatkan lembaga keuangan internasional.
Pada 2022, ACEN Corp dan investor Filipina menggunakan mekanisme transisi energi ADB untuk membiayai kembali pembangkit listrik tenaga batubara South Luzon Thermal Energy Corp., sehingga mengurangi separuh umur pembangkit listrik tersebut.
Agar dunia dapat menjaga pemanasan global dalam batas aman, semua pembangkit listrik tenaga batu bara harus ditutup pada 2040. Namun, 75% dari mereka tidak mempunyai rencana untuk melakukan hal tersebut, menurut Global Energy Monitor.
Pembangkit listrik tenaga batu bara di Asia sendiri akan menghabiskan dua pertiga anggaran karbon global yang menyusut dengan cepat.
Kesepakatan untuk menutup Cirebon lebih awal dapat membantu memacu kemajuan yang lebih luas dalam JETP Indonesia, sebuah paket pendanaan iklim senilai US$20 miliar yang diluncurkan pada 2022.
Proyek tersebut – dan proyek serupa di Afrika Selatan, Vietnam dan Senegal – bergantung pada kemampuan kesepakatan seperti ini untuk menarik perhatian masyarakat dan pemodal swasta.
“Ini adalah upaya untuk mengkatalisasi solusi baru terhadap permasalahan yang kita semua tahu ada,” kata Alice Carr, direktur eksekutif kebijakan publik di Glasgow Financial Alliance for Net Zero, yang memimpin kelompok kerja keuangan swasta untuk masyarakat Indonesia. JETP. “Ini adalah tantangan yang sangat sulit.”
Lembaga-lembaga keuangan tentu saja bergulat dengan hal ini, kata David Elzinga, pakar energi utama di ADB. “Sangat penting untuk mencapai tujuan iklim, tapi ini rumit,” katanya.
(bbn)
