Sebelumnya dalam acara Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, kemarin (15/3/2023) Jokowi menginstruksikan aparat pemerintah pusat dan daerah wajib menggunakan kartu kredit nasional dan melepaskan ketergantungan terhadap layanan Visa dan Mastercard.
"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi dalam
Ia bercermin dari kejadian perang yang menimpa Rusia saat melakukan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia dengan memblokir sistem pembayaran yang dilayani oleh dua provider raksasa tersebut.
"Dan hati hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah," jelasnya.
Maka dari itu, Indonesia harus mandiri dari sisi sistem pembayaran. "Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari KL, provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang," tegas Jokowi.
Sebagai informasi, tahun lalu pemerintah dan BI telah secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang diharapkan mempercepat pembayaran belanja pemerintah. Kartu kredit yang khusus digunakan oleh pemerintah ini, dikeluarkan untuk mendukung Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013-2025.
(evs)
