Akan tetapi, dirinya memastikan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Sekadar catatan, revisi Perpres 191 tersebut telah lama dinanti-nantikan lantaran disebut akan mengatur soal pembatasan pembelian Pertalite. Menurut kabar yang sebelumnya beredar, melalui revisi peraturan tersebut, nantinya akses pembelian Pertalite akan dilarang untuk kendaraan roda empat di atas 1.400 cc dan roda dua di atas 250 cc.
Mustika menambahkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) merupakan pihak yang memimpin upaya untuk menurunkan tingkat sulfur BBM saat ini.
“Dikoordinasi Kemenko Marves untuk BBM rendah sulfur [..] Sedang dilakukan revisi Perpres 191 Tahun 2014,” ujarnya.
Desas-desus soal konversi Pertalite kembali berembus awal tahun ini, setelah sempat berkobar dan surut dengan sendirinya pada kuartal III-2023. Kali ini, pemerintah lebih terbuka terhadap wacana tersebut, meski memastikan tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin sendiri memberi lampu hijau jika usulan ‘penghapusan’ Pertalite direalisasikan. Hanya satu syaratnya, tegas Arifin, ‘penghapusan’ tersebut tidak membebani kantong masyarakat pada kemudian hari.
"Kalau memang bisa disediakan dengan tidak ada beban tambahan, boleh saja," ujar Arifin saat ditemui usai konferensi pers capaian kinerja, medio Januari.
Setala, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan rencana penghapusan BBM dengan RON 90 tersebut hingga kini memang masih dikaji.
"Pertalite masih menjadi barang JBKP [Jenis BBM Khusus Penugasan]. Kami masih menjaga daya beli masyarakat," ujar dia.
Pada pertengahan September tahun lalu, Kementerian ESDM sempat mengonfirmasi rencana konversi bensin bersubsidi Pertalite menjadi Pertamax Green 92 mulai 2024. Akan tetapi, konversi tersebut baru dilakukan secara terbatas, dengan sejumlah catatan.
Tutuka saat itu membenarkan konversi Pertalite menjadi Pertamax Green 92 adalah bagian dari program Langit Biru besutan Pertamina, yang dirancang untuk beberapa tahap setelah melakukan serangkaian proses evaluasi.
Program Langit Biru pada dasarnya ditujukan agar perusahaan migas milik negara itu memproduksi BBM dengan RON tinggi agar menghasilkan emisi yang lebih rendah demi menjaga kualitas udara.
“Sebelumnya sudah [meluncurkan] Pertamax Green 95, tetapi kita punya jadwal-jadwal [untuk] Pertamina. Tahap 1A, 1B, tahap 2, dan 3. Kami evaluasi untuk bisa dilaksanakan itu, ya kami lebih mendalami dahulu programnya itu,” ujarnya saat itu.
Dari hasil uji coba peluncuran terbatas Pertamax Green 95 di Jawa Timur, Tutuka menilai parameter yang disasar –seperti penurunan kadar sulfur– telah menunjukkan hasil yang memuaskan.
Atas dasar itu, pemerintah kemudian mempertimbangkan untuk melanjutkan program Langit Biru tahap selanjutnya yang mencakup penaikan RON Pertalite dari 90 menjadi 92, yang konon akan disebut sebagai Pertamax Green 92.
“Ada berbagai macam kan programnya itu, ada Pertamax Green 95, lalu terakhir ada tahap 3 dan 4 itu versi ‘green’ dari Pertalite menjadi Pertamax Green 92. Berapa penurunan kadar sulfurnya, kita akan evaluasi Sox dan Nox-nya. Itu yang kita lihat, tampaknya cukup bagus. Seperti [penaikan bauran biodiesel] B35 ke B40, itu juga cukup turun emisinya,” jelasnya.
Rencana konversi Pertalite menjadi Pertamax Green 92 akan menggunakan bauran bahan bakar nabati (BBN) berasis tetes tebu atau bioetenol sebesar 7% atau E7. Namun, sampai saat ini riset mengenai emisi yang dihasilkan bahan bakar tersebut masih berlangsung.
Tutuka pun mengatakan kemungkinan Pertalite akan dikonversi menjadi Pertamax Green 92 pada 2024, tetapi dengan sejumlah catatan.
“Ada catatannya, tetapi ini masih rencana ya. Ada yang awal tahun, ada yang tidak. Untuk yang awal [2024], Pertamax Green 95 [dinaikkan dari penggunaan E5] menjadi E8. Kemudian nanti konversi Biosolar ke Dexlite, baru konversi Pertalite ke Pertamax,” ungkapnya.
(wdh)
