Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) Firman M Nur mendukung pemerintah melarang umrah secara mandiri atau tanpa melalui biro atau jasa travel umrah.

Firman mengatakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan jemaah untuk melakukan ibadah umrah secara mandiri tidak mempengaruhi kebijakan Indonesia.

“Negara menentukan regulasi masing-masing, dan Indonesia sebagai negara daulat mempunyai undang-undang untuk perjalanan ibadah umrah ataupun ibadah haji, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” jelas Firman saat di hubungi Bloomberg Technoz, Selasa (5/3/2024)

Firman menilai pemerintah melarang adanya ibadah umrah mandiri agar para calon jemaah terjamin mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

“Undang-undang [No 9 Tahun 2019] dibentuk untuk ketertiban dalam keperaturan dalam bernegara untuk mengantisipasi kasus-kasus, seperti penipuan, gagal berangkat,” kata Firman.