Valuasi berdasarkan price to book value (PBV)
- Aneka Tambang (ANTM) 1,44 kali
- Vale Indonesia (INCO) 1,05 kali
- Central Omega Resources (DKFT) 0,94 kali
- Ifishdeco (IFSH) 2,32 kali
- Resource Alam Indonesia (KKGI) 0,79 kali
- PAM Mineral (NICL) 2,20 kali
- Harum Energy (HRUM) 1,31 kali
- Trimegah Bangun Persada (NCKL) 2,48 kali
Kontrol Harga Nikel Global
Direktur Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widayanto mengungkapkan dari sekitar 700 pengajuan RKAB pertambangan nikel, sepanjang tahun berjalan Kementerian ESDM baru menyetujui sebanyak 142 pengajuan.
“Saat ini RKAB nikel sudah disetujui 142 buah, dengan total produksi 259 juta ton basah [wet metric ton]. [...] Pengajuan RKAB nikel disesuaikan dengan permintaan dari pabrik pengolahan dan pemurnian [smelter] agar tidak oversupply,” ujarnya saat dihubungi, Senin (4/3/2024).
Dia pun tidak menampik keterlambatan penerbitan RKAB pertambangan tersebut berisiko menghambat produksi nikel Indonesia. Imbasnya, dunia yang belakangan tengah menghadapi surplus akibat luberan pasok nikel murah dari Indonesia, bisa saja berbalik menjadi defisit pada tahun ini.
“Harga nikel sedang menuju turun. Dengan prognosis dunia, permintaan masih menuju ke atas atau naik, maka harga pun akan menyesuaikan,” tuturnya.
Macquarie Group Ltd sebelumnya juga memperingatkan pasar nikel global dapat secara mengejutkan berbalik mengalami defisit tahun ini, jika pertumbuhan produksi Indonesia terhambat oleh lambatnya persetujuan izin pertambangan.
Macquarie pada dasarnya masih berpegang pada estimasi bahwa pasar nikel dunia akan mengalami surplus hampir 40.000 ton tahun ini. Namun, proyeksi itu bisa berbalik arah jika Pemerintah Indonesia lambat dalam memberi persetujuan RKAB pertambangan.
Analis Macquarie, Jim Lennon, memproyeksikan pertumbuhan produksi nikel di Indonesia berisiko turun di bawah 13% pada tahun ini akibat keterlambatan izin RKAB.
“Ini adalah perubahan besar dari perkiraan kami baru-baru ini,” tulis mereka, dikutip Bloomberg.
Tanpa persetujuan RKAB tersebut, produsen nikel tidak dapat beroperasi, sehingga proses produksi pun bisa terhambat. Pemerintah berjanji bahwa izin-izin tersebut akan dituntaskan pada bulan ini.
(ibn/dhf)
