"DPR tidak bisa naif untuk tidak melaksanakan hak konstitusionalnya menggelar hak angket," ujarnya.

Menurutnya, hak angket bisa menjadi langkah bangsa Indonesia mencapai kedaulatan rakyat dalam berpolitik. Dia menilai pemilu tidak hanya bisa dilihat dari hasil, tapi proses.

"Pelanggaran etika, politisasi bansos, intenvensi kekuasaan adalah bagian dari proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini," kata Luluk.

(ain)