Bloomberg Technoz, Jakarta - Kalangan pelaku usaha pertambangan mengakui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih sangat lambat dalam menerbitkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), khususnya untuk pertambangan nikel.

Direktur Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widayanto mengungkapkan dari sekitar 700 pengajuan RKAB pertambangan nikel, sepanjang tahun berjalan Kementerian ESDM baru menyetujui sebanyak 142 pengajuan.

“Saat ini RKAB nikel sudah disetujui 142 buah, dengan total produksi 259 juta ton basah [wet metric ton]. [...] Pengajuan RKAB nikel disesuaikan dengan permintaan dari pabrik pengolahan dan pemurnian [smelter] agar tidak oversupply,” ujarnya saat dihubungi, Senin (4/3/2024).  

Dia pun tidak menampik keterlambatan penerbitan RKAB pertambangan tersebut berisiko menghambat produksi nikel Indonesia. Imbasnya, dunia yang belakangan tengah menghadapi surplus akibat luberan pasok nikel murah dari Indonesia, bisa saja berbalik menjadi defisit pada tahun ini.

“Harga nikel sedang menuju turun. Dengan prognosis dunia, permintaan masih menuju ke atas atau naik, maka harga pun akan menyesuaikan,” tuturnya.