Bloomberg Technoz, Jakarta — Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi efektivitas program pupuk bersubsidi lantaran belum mampu meningkatkan produksi komoditas pangan pokok, khususnya beras.

Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir, subsidi pupuk selama ini menyerap anggaran subsidi nonenergi terbesar dengan rerata tahunan mencapai Rp 31,53 triliun pada periode 2015—2020. 

Dengan demikian, dia menilai pemerintah perlu mereformasi kebijakan pupuk nasional secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi mekanisme subsidi dan merencanakan penghapusan bertahap. 

“Tidak efektifnya kebijakan ini terlihat dari tidak adanya korelasi antara peningkatan alokasi anggaran program dengan capaian produktivitas tanaman [padi],” ujarnya, Kamis (16/3/2023). 

Hasil riset CIPS menunjukkan tren produktivitas padi dan kedelai cenderung stagnan dari 2014—2019. Pada 2020, sasaran produksi padi adalah 59,15 juta ton gabah kering giling (GKG). Namun, realisasinya hanya 54,65 juta ton. Angka sementara produksi padi 2021 adalah 55,27 juta ton GKG, menunjukkan bahwa target pemerintah gagal tercapai.