"Beberapa hal penting dirumuskan dalam pertemuan ini, antara lain bahwa gagasan KUA melayani semua agama dapat dipahami dan diterima," tegas dia.
KUA, kata dia, justru mendekatkan pelayanan kepada umat dan membawa semangat moderasi beragama. Pelayanan KUA juga akan dapat mempermudah pencatatan nikah secara Sipil.
“Jadi tidak boleh ada salah paham di antara umat. Sekali lagi saya sampaikan KUA tidak membatasi atau mengurangi peran gereja Katolik dalam hal pernikahan Katolik,” ujar Suparman.
Seiring koordinasi dengan Gereja Katolik, lanjut Suparman, pihaknya juga mendiskusikan implementasi kebijakan ini bersama unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Agama.
Suparman mengajak semua pihak untuk berjalan bersama dalam pelayanan kepada umat Katolik mewujudkan empat program prioritas yang telah ditetapkan. Pertama, percepatan penyelesaian perizinan rumah ibadah Katolik yang bermasalah. Kedua, penyiapan Kitab Suci Braille untuk penyandang disabilitas sensorik netra dan disabilitas rungu wicara melalui bahasa isyarat dan audio book.
Ketiga, bantuan fasilitas rumah ibadah untuk daerah 3T yang tersebar di 11 provinsi maupun daerah non 3T yang tersebar di 27 provinsi. Keempat, percepatan perubahan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Katolik Negeri dan percepatan status Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende menjadi Sekolah Menengah Agama Katolik Unggulan.
“Inilah bukti kerja keras kita. Inilah bukti suara kita didengar dan negara hadir untuk umat Katolik,” tegas Suparman.
(red/ain)
