Bhima sempat mamaparkan bahwa program makan siang gratis juga dapat mendorong defisit anggaran kian melebar. Perhitungan Bhima defisit akan berkisar di level 3%-3,2% terhadap PDB. Untuk itu perlu ada relokasi anggaran dalam APBN tahun 2025.
“Jadi ini yang harus dipikirkan kembali, jangan sampai program-program populis itu justru menjadi hambatan dan membuat defisit fiskalnya melebar,” ujar Bhima. Jika defisit anggaran naik ke level 2,8% terhadap PDB maka mendorong kebutuhan uang baru yang cukup signifikan. Selain itu tanpa pertimbangan secara matang, membuat APBN menjadi dipandang kurang kredibel.
“Mumpung dari awal sudah dibahas, bukan berarti kemudian mengakomodir anggaran yang terlalu jumbo untuk program-program yang sifatnya populis. Itu sebenarnya kuncinya,” tuturnya.
Untuk diketahui pemerintah telah membuka peluang menjalankan program makan siang gratis pada 2025 menggunakan anggaran dana BOS, seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
Ia bilang bahwa saat ini anggaran dan rincian pelaksanaan makan siang gratis masih belum ditetapkan. Menurut dia, dana BOS bisa menjadi salah satu opsi pendanaan program yang diusung calon presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, secara spesifik itu bisa dibuat,” ujarnya saat meninjau simulasi makan siang gratis, di Tangerang, Kamis (29/2/2024).
Sebelumnya pemerintah Presiden Jokowi telah melakukan simulasi program makan siang gratis milik capres 02, Prabowo Subianto. Menko Perekonomian Airlangga mengatakan bahwa ada empat opsi menu untuk program seharga Rp15.000 per porsinya tersebut. Terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.
Berdasarkan informasi tersebut, setiap menu memiliki komposisi gizi sebesar 500-600 kalori untuk siswa SMP dan 450-500 kalori bagi siswa SD. Simulasi yang pertama di Kabupaten Tagerang ini akan merupakan awalan untuk simulasi-simulasi selanjutnya.
Berbagai pihak terus mengingatkan rencana pemerintah itu, termasuk dari Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, yang menyarankan bahwa program makan siang gratis perlu dipersiapkan dengan baik terutama pada aspek anggaran. Tidak lupa memperhatikan keandalan sumber daya yang dimiliki.
“Sangat tergantung pada program mana yang akan diimplementasikan dan bagaimana bentuknya. Semua rencana harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” kata Satu Kahkonen saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (27/2/2024).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan batas defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) seperti diatur dalam perundang-undangan. Selain itu stabilitas makro dan fiskal juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
“Yang jelas, kami berharap Indonesia dapat menjaga batas defisit fiskal 3% dari PDB yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dan juga menjaga stabilitas makro dan fiskal,” ujarnya.
(fik/dhf)
