Wanita di balik Van Thinh Phat Group, salah satu kerajaan real estat paling kaya di Vietnam, kini menunggu persidangan yang dimulai pada 5 Maret – dan kemungkinan ia akan mendapatkan hukuman mati atau penjara jika terbukti bersalah.
Diperkirakan akan ada lebih banyak penangkapan dalam penyelidikan yang telah berkontribusi pada pembekuan pasar obligasi dan real estate di negara tersebut, karena para birokrat takut terlibat dalam penyelidikan polisi yang lamban dalam menyetujui dokumen hukum.
Kasus penipuan terbesar yang pernah terjadi di negara ini adalah salah satu dari serangkaian proses hukum tingkat tinggi yang terjadi setelah tindakan keras Partai Komunis Vietnam terhadap korupsi.
Hal ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang karena negara tersebut menarik investasi asing untuk menjadi pusat elektronik global bagi perusahaan-perusahaan seperti Apple Inc. dan Samsung Electronics Co.
Skandal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah mempunyai kapasitas untuk melindungi sistem perbankan, pasar obligasi dan keseluruhan sektor ekonomi di tengah ledakan kesejahteraan.
“Regulator di pemerintahan kewalahan,” kata Zachary Abuza, pakar politik Asia Tenggara di National War College di Washington, D.C. “Mereka tidak bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi. Lihatlah jumlah uang yang mengalir ke negara ini. Mereka hanya tidak punya tenaga. Dan mereka dibayar sangat rendah.”
Vietnam adalah negara satu partai, di mana media asing, termasuk Bloomberg News, memiliki akses terbatas terhadap dokumen-dokumen seperti laporan polisi. Sehingga, pemberitaan sangat bergantung pada media milik negara setempat.
Kementerian luar negeri, yang menangani pertanyaan kepada pemerintah dari media asing, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kebijakan partai tersebut adalah dengan tegas memerangi korupsi “dan menangani mereka yang melanggar hukum dengan hukuman yang tegas.
”Pemerintah bertujuan untuk memperkuat kepercayaan warga terhadap partai dan menciptakan lingkungan bisnis yang transparan," katanya.
Lan menyadari bahwa dia mungkin telah melanggar hukum, namun “dia tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut, atau mencoba menyebabkan kerugian pada negara dan para deposan,” kata pengacaranya, Giang Hong Thanh, dalam sebuah wawancara telepon. Dia menambahkan bahwa Lan bersedia menanggung segala kerugian ekonomi yang menurut pengadilan menjadi tanggung jawabnya.
(bbn)
