"Di awal minggu, saya mengatakan bahwa meraih pencapaian akan menghadapi tantangan yang sulit," kata Okonjo-Iweala, yang masa jabatannya berakhir pada Agustus 2025, dalam konferensi pers. "Kami tidak mencapai semua yang kami inginkan, tetapi yang kami capai saya pikir cukup luar biasa."
Setelah perundingan berlangsung selama 16 jam pada Jumat (1/3), kesepakatan di menit-menit terakhir untuk mempertahankan moratorium bea cukai e-commerce hingga 2026 menjadi terobosan terpenting. Kesepakatan ini juga mengejutkan beberapa pengamat, mengingat para pejabat Uni Eropa baru saja mengatakan beberapa menit sebelum rancangan kesepakatan diumumkan, bahwa negosiasi selama seminggu itu menuju kegagalan total.
Namun, kegagalan mencapai kesepakatan di bidang pertanian dan perikanan dapat memperbarui kritik bahwa WTO yang berusia hampir 30 tahun — hanya dengan dua perjanjian multilateral besar yang berhasil dicapai — tidak mampu menengahi konsensus yang diperlukan di antara 166 anggotanya. Padahal saat ini dunia sedang menghadapi ekonomi global yang terfragmentasi menjadi blok-blok yang bersaing dan perang di Ukraina serta Gaza yang mengganggu perdagangan internasional.
"Jelas bahwa mencapai konsensus seringkali sulit," kata Valdis Dombrovskis, Wakil Presiden Komisi Eropa untuk perdagangan. "Meskipun demikian, kami sangat dekat dan ada kemauan serta tekad dari sebagian besar anggota untuk melanjutkan negosiasi sampai mencapai kesepakatan."
India, Indonesia, dan Afrika Selatan awalnya menentang perpanjangan moratorium tarif bea cukai e-commerce, tetapi pada akhirnya mereka mendukungnya. Negara-negara tersebut termasuk di antara negara yang khawatir kehilangan kendali atas aliran data, serta dominasi pasar perusahaan teknologi besar Amerika Serikat.
Internet Bebas Tarif
Sekitar 25% dari seluruh perdagangan global kini dilakukan secara digital dan diperkirakan akan terus meningkat lebih cepat daripada perdagangan barang tradisional dalam dekade berikutnya. Masalah yang dihadapi WTO adalah bagaimana menangani keinginan beberapa pemerintah untuk memungut bea cukai dari sektor perdagangan online yang sedang berkembang, yang sulit dilacak dan diukur lintas batas.
Di antara pertanyaan yang diajukan dalam kesepakatan e-commerce saat ini adalah apakah perpanjangan ini akan menjadi yang terakhir selama dua tahun, yang coba dijawab oleh Okonjo-Iweala.
"Kami sepakat untuk memperpanjang dengan tanggal berakhirnya moratorium pada akhir periode tersebut, tetapi ini memberikan cukup waktu, cukup pemberitahuan, sehingga dunia usaha bisa punya waktu untuk menyesuaikan diri," katanya.
Kelompok-kelompok usaha telah memperingatkan bahwa membiarkan moratorium berakhir akan menyebabkan ketidakpastian yang meluas dan meningkatkan biaya.
"Sungguh melegakan melihat moratorium ini masih bertahan," kata Tiffany Smith, Wakil Presiden Kebijakan Perdagangan Global di National Foreign Trade Council di Washington. "Kegagalannya akan menjadi pukulan telak bagi sistem perdagangan berbasis aturan."
Negosiasi berlangsung melebihi batas akhir yang dijadwalkan pada Kamis malam karena India berada di pusat diskusi paling kontroversial. Para delegasi mengatakan bahwa negara dengan penduduk terbanyak di dunia tersebut menghalangi kesepakatan tentang moratorium e-commerce kecuali mereka mencapai salah satu tujuan utama, yaitu konsesi subsidi untuk petani mereka guna memenuhi kebutuhan ketahanan pangan domestik.
Menjelang perundingan, India menyatakan bahwa prioritas utama mereka adalah menghidupkan kembali badan banding WTO yang beranggotakan tujuh orang. Badan tersebut dinonaktifkan oleh Amerika Serikat pada akhir 2019, dengan memblokir penunjukan kursi-kursi yang kosong. Tidak ada kemajuan untuk mengembalikannya pekan ini, meskipun para anggota menegaskan tujuan mereka untuk menemukan solusi pada akhir tahun guna mengatasi bagian yang lumpuh dari sistem penyelesaian sengketa mereka.
"Kami merasa sedih bahwa beberapa negara masih menghambat hasil yang signifikan yang dapat membantu negara-negara kurang berkembang dan berkembang untuk mendapatkan kepercayaan terhadap kerja WTO," kata Menteri Perdagangan India Piyush Goyal kepada wartawan minggu ini. "Kami sedih bahwa agenda beberapa perusahaan besar mengungguli kepentingan publik."
(bbn)
