Isu pertemuan antara JK-Megawati kian menguat usai koalisi Anies-Muhaimin (AMIN) berencana untuk mendukung usulan Ganjar untuk mengajukan Hak Angket ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidik pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024.
JK juga mengatakan bahwa pertemuan yang akan dilakukannya dengan Megawati tidak di dasari oleh latar belakang apapun, termasuk latar belakang politik.
"Sebagai Jusuf Kalla, apa urusan saya dengan partai politik." tegasnya.
Koalisi 01 kabarnya membutuhkan kepastian sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR. Hal ini, berarti sikap dan keputusan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sangat berpengaruh terhadap usulan dari calon presidennya tersebut.
Dilansir dari berita yang sudah kami siarkan, Jusuf Kalla mengatakan perihal Hak Angket, pihak tergugat tidak perlu terlalu khawatir atas rencana tersebut. Menurutnya, apabila pihak tergugat merasa khawatir atas usulan tersebut, bisa saja menjadi indikasi bahwa adanya kecurangan pada Pilpres 2024.
"Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya”
(fik/spt)
