Bloomberg Technoz, Jakarta - Laporan rekapitulasi suara dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah, Arab Saudi mendapat sorotan. Hal ini terjadi usai para saksi mempersoalkan tingginya jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada tempat pemungutan suara (TPS) di Jeddah.

DPK adalah pemilih pada Pemilu 2024 yang namanya belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pertengahan 2023.

Anggota PPLN Jeddah, Siti Rahmawati mengatakan, mayoritas DPK tersebut adalah para pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia ilegal yang berada di Arab Saudi. Mereka sengaja tak mendaftar menjadi DPT atau pun DPTb karena khawatir kena deportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka, DPK ini adalah mayoritas, adalah pekerja undocumented [TKI]," kata Siti Rahmawati, di Kantor KPU RI, Jumat (1/3/2024).

Berdasarkan data PPLN Jeddah, mereka khawatir saat mendaftar menjadi DPT justru akan dideportasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Sehingga mereka justru langsung hadir pada hari H.