Rasio utang pemerintah juga diklaim lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024—2027 di kisaran 40%.
“Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” papar otoritas fiskal dalam buku APBN Kita.
Lebih lanjut, Kemenkeu memaparkan mayoritas utang pemerintah Indonesia berasal dari utang dalam negeri dengan proporsi 71,60%. Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,19%.
“Selain itu, pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Januari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo [average time maturity/ATM] di kisaran 8 tahun,” kata Kemenkeu.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memaparkan, jika dibandingkan perkiraan posisi utang pemerintah pada akhir 2024 yang sebesar Rp8.845 triliun, maka tambahan utang di era Jokowi menembus angka Rp6.236 triliun.
"Laju tambahan utang rata-rata 13,22% per tahun. Angka ini jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,24%. Di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hanya 7,44% berbanding 5,72%," ujar Awalil dalam unggahan di akun X, dikutip Jumat (1/3/2024).
Pembayaran bunga utang pada 2023 tercatat mencapai Rp435 triliun atau 15,68% dari pendapatan negara yang sebesar Rp2.744 triliun. Pada APBN 2024, pembayaran bunga dipatok Rp497 triliun dan pendapatan negara Rp2.802 triliun.
Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu menilai data itu menunjukkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara mencapai 17,75%. Rasio tersebut melampaui rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF), yakni hanya 7%-10%.
(lav/hps)
