Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah berkeras tidak akan memaksa penambang nikel di dalam negeri untuk memangkas produksi, kendati suplai dari Indonesia terhadap komoditas mineral logam tersebut tengah membanjiri dunia dan menyebabkan harga rontok. 

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan pemerintah punya mekanisme sendiri untuk menjaga titik kesetimbangan atau ekuilibrium produksi nikel, tanpa harus memberlakukan kebijakan pemangkasan produksi.

“Saya kira pemerintah itu kan ada satu kontrolnya. Itu dari RKAB [rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan]. Jadi, dari suplai nickel ore-nya itu kan tidak bisa naik terus-terusan [karena produksinya harus sesuai RKAB],” ujar Seto, Kamis (29/2/2024).

Selain RKAB pertambangan, lanjutnya, mekanisme tidak langsung dalam mengendalikan produksi nikel di Indonesia adalah analisis dampak lingkungan (amdal).

“Kan ada amdal. Kalau mereka [penambang] mau naikin produksi, ya amdalnya harus direvisi. Prosesnya juga bukan proses yang mudah. Pemerintah juga pasti akan mengecek, benar tidak ini aspek lingkungannya dan segala macam, untuk bisa comply.”