Sara Forden - Bloomberg News
Bloomberg, Seorang hakim di Illinois pada Rabu (28/2) melarang Donald Trump mengikuti pemilihan pendahuluan (primary election) calon presiden dari Partai Republik. Illinois menjadi negara bagian ketiga yang memberlakukan larangan tersebut terhadap mantan presiden AS itu atas perannya dalam pemberontakan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari.
Hakim Wilayah Cook County, Tracie Porter, menunda keputusan tersebut dan memberi waktu kepada Trump hingga Jumat (30/2) untuk mengajukan banding. Porter mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang tertulis dalam Amandemen ke-14, atau yang dikenal sebagai klausa pemberontakan. Undang-undang tersebut melarang seseorang kembali menjabat jika mereka telah mengucapkan sumpah untuk mendukung Konstitusi namun kemudian terlibat dalam pemberontakan.
"Ini adalah keputusan yang tidak konstitusional. Kami akan segera mengajukan banding," kata juru bicara Trump, Steven Cheung, dalam sebuah pernyataan.
Upaya untuk menyingkirkan Trump dari pemilu awal di negara-negara bagian AS dipelopori oleh dua kelompok aktivis, yang sebagian besar didanai oleh donor liberal, yaitu Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) dan Free Speech for People.
Mereka mengumpulkan jutaan dolar dari donor individu dan filantropis liberal, termasuk George Soros dan Craig Newmark.
Colorado menjadi negara bagian pertama yang melarang Trump mengikuti pemungutan suara pada Desember, diikuti oleh Maine. Mahkamah Agung Colorado pada 19 Desember menyatakan Trump tidak memenuhi syarat untuk kembali ke Gedung Putih. Ini adalah pertama kalinya pengadilan menggunakan klausa pemberontakan Konstitusi AS untuk menonaktifkan seorang mantan presiden.
Hakim Illinois mengatakan dia menganggap alasan Mahkamah Agung Colorado "wajar" untuk menyimpulkan bahwa Trump berada di bawah aturan klausul pemberontakan, bahkan sebagai seorang mantan presiden.
Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung AS, yang mendengarkan argumen dalam kasus Colorado awal bulan ini. Keputusan mahkamah tinggi kemungkinan akan menetapkan aturan untuk negara bagian lainnya.
(bbn)
