MA mengatakan akan membuka persidangan sekitar tanggal 22 April sehingga keputusan yang diambil bisa membuat persidangan bisa dilakukan sebelum November. Masa kerja Mahkamah Agung biasanya berakhir pada akhir Juni namun MA bisa mengambil keputusan sebelumnya.
Keputusan MA mengambil alih pertanyaan terkait kekebalan hukum ini menjadi penghalang sementara untuk Jaksa Penuntut Khusus Jack Smith, meski bukan berarti kabar buruk baginya.
Smith sebelumnya meminta MA untuk menolak permintaan Trump sehingga sidang pengadilan bisa dimulai. Dan sebagai alternatif, Smith mengatakan MA harus mempercepat proses mendengarkan argumentasi dari kedua kubu dengan mempergunakan jalur cepat agar penundaan persidangan tidak berlarut-larut.
MA Amerika Serikat tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan apakah seorang mantan presiden memiliki hak kekebalan atas dakwaan pidana terkait perilaku ketika masih menjabat sebagai presiden.
Kasus ini menjadi kasus kedua Trump yang ditangani oleh MA setelah kasus kewenangan negara bagian melarangnya ada di kertas suara karena peran Trump pada kerusuhan di Gedung Capitol 6 Januari, 2021.
Kasus kekebalan ini adalah satu dari empat perkara pidana yang dihadapi Trump, termasuk kasus pemilu serupa yang diperkarakan berdasarkan hukum negara bagian Georgia.
Trump dijadwalkan menghadapi persidangan di pengadilan negara bagian New York terkait kasus pidana dengan dakwaan pembayaran uang tutup mulut pada bintang porno Stormy Daniels.
MA mengatakan akan mempertimbangkan: "Apakah dan jika iya, sejauh mana, seorang mantan presiden bisa mendapatkan hak kekebalan dari tuntutan pidana terkait dakwaan perilaku yang melibatkan langkah esmi ketika menjabat sebagai presiden."
Jajak pendapat yang dilakukan Bloomberg NewsMorning Consult menunjukkan bahwa lebih dari setengah pemilih di tujuh negara bagian yang tidak berafiliasi dengan partai manapun menyatakan tidak akan memilih Trump jika dia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan.
Keputusan Bulat
Di Mahkamah Agung, Trump mempertanyakan keputusan pengadilan banding federal yang menyatakan dia diperbolehkan diajukan ke pengadilan atas dugaan mencoba mempertahankan kekuasaan secara ilegal. Keputusan bulat itu mengatakan klaim hak kekebalan Trump hanya akan memberinya "kewenangan tak terbatas untuk melakukan kejahatan yang akan menafikan prinsip memeriksa kewenangan badan eksekutif yang paling mendasar - mengakui dan menerapkan hasil pemilu."
Trump mengatakan dia bertindak dalam kapasitas sebagai presiden menjelang aksi penyerbuan ke gedung Capitol. Dia merujuk pada keputusan MA tahun 1982 bahwa: terkait perkara perdata, presiden memiliki kekebalan penuh atas perilaku yang diambil dalam "perimeter luar" tugas resminya.
Jaksa Penuntut Khusus Smith menyebut klaim imunitas Trump ini "luar biasa," dan mengatakan hal itu akan mengubah pengertian soal akuntabilitas kepresidenan dan UUD, terutama melihat bentuk tuduhannya.
Smith mengatakan bahwa "sejak negara ini dilahirkan," seluruh presiden tahu seelah mereka tidak lagi menjabat mereka bisa diajukan ke pengadilan pidana atas pelanggaran pidana apapun.
"Dakwaan kejahatan itu adalah jantung dari demokrasi kita," kata Smith. "Dugaan skema pidana seorang presiden untuk mengubah hasil pemilu dan mengacaukan transfer kekuasaan ke penggantinya secara damai tidak boleh diakui dalam bentuk kekebalan penuh dari hukum pidana federal."
(bbn)
