Bloomberg Technoz, Jakarta - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia memperkirakan insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pembelian rumah tapak yang berlanjut hingga 2024 tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas peluncuran dan permintaan rumah, seperti halnya yang terjadi pada 2023.

Pada tahun lalu, aktivitas peluncuran dan permintaan rumah tercatat mencapai 13.800 unit di Jabodetabek.

Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim mengatakan hal ini terjadi karena PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hanya berlangsung bagi transaksi serah terima properti yang berlangsung mulai 1 Januari-30 Juni 2024. Sedangkan serah terima yang berlangsung 1 Juli-31 Desember 2024 hanya akan memperoleh insentif bebas PPN 50%.

Dengan demikian, pertumbuhan aktivitas peluncuran rumah tapak baru dan permintaan pada 2024 secara keseluruhan tidak akan serupa dengan 2023 di mana peluncuran rumah tapak baru dan permintaan berada pada level 13.800 unit di Jabodetabek.

“(Diproyeksikan peluncuran rumah tapak baru dan permintaan) tidak akan 13,800 unit lagi, karena tidak mendapatkan 100% (usai Juni 2024). Jadi di bawah 2023,” ujar Yunus dalam media briefing di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).