Meski data-data itu memberi bobot lebih besar pada ekspektasi pelonggaran moneter, akan tetapi para pelaku pasar saat ini sudah berada di posisi harus menerima kemungkinan penurunan bunga Federal Reserve, Fed Fund Rate (FFR) tahun ini tidak akan lebih dari 75 basis poin, jauh menurun dibandingkan sebelumnya di mana pasar berekspektasi penurunan mencapai 150 basis poin.
Para pemodal juga akan menunggu data inflasi Personal Consumption Expenditure (PCE), yang menjadi salah satu acuan favorit The Fed dalam meramu kebijakan moneter.
Sementara dari dalam negeri, pasar surat utang juga masih berhati-hati memandang potensi pelebaran defisit fiskal ketika pemerintahan baru menapak tahun pertama.
Posisi kepemilikan asing di SBN saat ini berada di dekat level terendah sejak awal tahun, sebesar Rp836,3 triliun per 26 Februari, seperti dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan. Angka itu jauh lebih rendah dibanding posisi tertinggi sepanjang tahun ini yang terjadi pada 25 Januari lalu sebesar Rp849,16 triliun.
Sementara dalam lelang SUN kemarin, sambutan pasar cukup hangat meski belum kembali ke level rekor tahun ini. Permintaan masuk mencapai Rp61,04 triliun, naik 17,3% dibandingkan lelang sebelumnya.
Meskipun mencatat kenaikan, nilai permintaan yang masuk dalam lelang kemarin masih belum menyamai animo lelang SUN yang digelar sebelum pemilu pada akhir Januari lalu ketika incoming bids menembus lebih dari Rp70 triliun.
Pemerintah berniat melebarkan defisit APBN 2025 untuk mengakomodasi kebijakan baru yang akan diusung oleh Prabowo Subianto, calon presiden yang unggul dalam penghitungan suara sementara ini, yakni program makan siang gratis.
Defisit fiskal akan melebar menjadi 2,45%-2,8% dari Produk Domestik Bruto pada 2025. Tingkat defisit itu naik dari angka saat ini sebesar 2,29% dari PDB. Sementara pertumbuhan ekonomi 2025 diprediksi naik ke 5,3%-5,6% dari tahun ini yang diperkirakan mencapai 5,2%.
Sementara itu, posisi utang pemerintah memecah rekor bulanan baru, menembus Rp8.253,09 triliun. Jumlah tersebut setara dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,75%.
Kementerian Keuangan menyebut, mayoritas utang pemerintah Indonesia berasal dari utang dalam negeri dengan proporsi 71,60%. Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,19%.
(rui)
