Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membenahi sistem penyaluran pupuk subsidi kepada petani dalam 2-3 bulan ini. Hal tersebut didasarkan pada keluhan mayoritas petani yang mengaku kesulitan memperoleh pupuk atau mendapat pupuk dengan harga mahal.

“Kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk yang harus (dapat). Dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya,” kata Syahrul usai rapat dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (15/3/2023) sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
 
Salah satu caranya dengan membangun sistem koordinasi kelembagaan mulai dari produsen yaitu PT Pupuk Indonesia hingga petani. Rencananya, Kementan akan merancang sistem koordinasi penyaluran pupuk secara bertahap untuk memperketat pengawasan.

Syahrul membaginya menjadi 4 lini. Koordinasi Lini 1 berada pada tingkat provinsi yang akan menyalurkan pupuk subsidi ke Lini 2 yaitu kabupaten atau kota. Sistem pengawasan berlanjut ke lini 3 yaitu kecamatan dan lini 4 yang langsung bersentuhan dengan petani.

“Ini membutuhkan kerja sama yang aktif pada para gubernur, bupati, bahkan sampai di desa. Ada PPL [penyuluh pertanian lapangan] kita, dan lain-lain," kata dia.

Menurut Syahrul, anggaran pemerintah memang belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi nasional yang mencapai 22,57 hingga 26,18 juta ton per tahun. Kementan hanya mampu memberikan subsidi sebesar 8,87 hingga 9,55 juta ton per tahun.