Para dokter berpendapat bahwa rencana pemerintah tersebut tidak menangani masalah mendasar seperti kondisi kerja yang buruk, konsentrasi dokter di daerah perkotaan, dan kurangnya perlindungan dari tuntutan malpraktek.
Menurut data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dokter di Korea Selatan memiliki konsultasi tatap muka terbanyak di negara maju. Namun, berdasarkan data dari organisasi yang sama, gaji mereka tercatat paling tinggi dibandingkan dengan upah rata-rata di antara semua dokter dari negara-negara OECD.
Pemerintah Yoon telah bersiap untuk menangkap, mengadili, dan kemungkinan mencabut izin praktik dokter yang tidak mengindahkan ultimatum kembali bekerja. Pemerintah berpendapat bahwa aksi ini bertentangan dengan hukum.
Para calon dokter, yang fungsinya mirip dengan residen medis, memainkan peran kunci dalam perawatan darurat. Aksi mogok kerja mereka telah menyebabkan beberapa rumah sakit menolak pasien dan memperlambat pelayanan kesehatan.
Masyarakat Korea Selatan sendiri justru menunjukkan dukungan terhadap rencana pemerintah. Hal ini terjadi di negara yang sedang menghadapi krisis demografis dengan salah satu populasi lansia yang meningkat tercepat di dunia.
Wakil Menteri Kesehatan Park Minsoo mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah berencana membentuk tim tanggap darurat untuk menangani situasi di mana kesehatan dan nyawa masyarakat terancam oleh mogok kerja tersebut. Akibat mogok kerja, operasi di rumah sakit besar berkurang sekitar 50%. Park juga meminta para dokter untuk kembali bekerja, atau berisiko kehilangan izin praktik mereka.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan sedang dilakukan penyelidikan di tempat terkait kematian seorang wanita berusia 80-an yang diduga mengalami serangan jantung. Yonhap News Agency dan media lokal lainnya melaporkan bahwa wanita tersebut sedang dibawa dengan ambulans dan ditolak masuk ke tujuh rumah sakit karena faktor-faktor seperti kekurangan dokter. Dia akhirnya dirawat di fasilitas yang bersedia menerimanya, tetapi dinyatakan meninggal setibanya di sana.
Park kemudian mengatakan bahwa wanita tersebut menderita kanker stadium akhir dan kasusnya tampaknya tidak terkait dengan penolakan beberapa rumah sakit untuk menerimanya sebagai pasien.
Korea Selatan, Jepang, dan negara lain membatasi jumlah kursi sekolah kedokteran untuk mengatur jumlah dokter. Sementara Jepang, yang menghadapi tantangan demografis serupa dengan tetangganya, telah meningkatkan kuota mereka dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Yoon mengatakan Korea Selatan tidak menambah jumlah kursi sekolah kedokteran selama hampir tiga dekade.
Kritik terhadap mogok kerja ini berpendapat bahwa aksi tersebut mungkin lebih terkait dengan upaya melindungi pendapatan dokter daripada meningkatkan kualitas sistem perawatan kesehatan di Korea Selatan.
Dukungan publik terhadap Presiden Yoon telah meningkat ke level tertinggi dalam tiga bulan terakhir berdasarkan polling mingguan dari Gallup Korea, karena dia tidak tunduk pada tekanan untuk membatalkan atau mengurangi rencananya menambah kursi sekolah kedokteran. Ini dapat membantu Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif dalam pemilihan April, di mana mereka berusaha mengontrol parlemen dari Partai Demokrat yang berhaluan progresif.
Bahkan Hankyoreh, sebuah surat kabar berhaluan kiri yang kerap kritis terhadap pemerintah Yoon, mendukung peningkatan kursi di sekolah kedokteran, sembari mengkritik para dokter. "Menggunakan penderitaan pasien mereka sebagai alat untuk melindungi hak istimewa mereka adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan," tulis surat kabar tersebut dalam editorial bulan ini.
Pemerintah telah membuka ruang gawat darurat di 12 rumah sakit militer nasional untuk umum karena beberapa rumah sakit berusaha mengalihkan calon pasien akibat kekurangan staf. Pemerintah juga akan mengizinkan rumah sakit untuk memperluas peran perawat asisten dokter untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh dokter magang, dan telah menerapkan telemedis secara nasional.
(bbn)
