“Mumpung dari awal sudah dibahas, bukan berarti kemudian mengakomodir anggaran yang terlalu jumbo untuk program-program yang sifatnya populis. Itu sebenarnya kuncinya,” tuturnya.
Bhima menambahkan bahwa anggaran untuk makan siang gratis seharusnya dapat digunakan untuk membiayai program-program yang lebih diprioritaskan. Saat ini anggaran-anggaran untuk ketahanan pangan harusnya bisa lebih diperhatikan, saran dia.
Prioritas lain adalah anggaran penyediaan subsidi pupuk hingga bantuan pembiayaan kredit pertanian.
Bhima menyebut bahwa program makan siang gratis Prabowo-Gibran belum dapat menyasar seluruh komponen masyarakat.
Pada bagian lain sebagian besar masyarakat masih harus membeli bahan kebutuhan pokok. Akhirnya, jika harga-harga pangan naik dikhawatirkan terjadi perebutan bahan makan untuk makan siang gratis dan kebutuhan masyarakat secara umum.
“Yang terjadi adalah inflasi, kalau inflasi ini akan menekan sekali dari daya beli masyarakat yang rentan justru,” ungkap dia.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seharusnya anggaran-anggaran untuk ketahanan pangan, perbaikan di sektor hulu, perbaikan infrastruktur untuk pertanian, justru seharusnya lebih menjadi prioritas.
“Jadi jangan sampai anggaran dengan defisitnya melebar, tapi kualitas anggarannya berkurang dan pemerintah seperti kehilangan fokus,” tutupnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pemerintah memasukan program-program ikonik dari presiden terpilih dalam rancangan kebijakan fiskal tahun depan.
Namun, draf rencana kerja pemerintah sesungguhnya baru akan muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan presiden terpilih dalam Pilpres 2024.
Target defisit anggaran ini sudah memasukkan anggaran program makan siang gratis yang diusung capres Prabowo dan cawapres Gibran, yang menghabiskan dana mencapai Rp120 triliun per setahun.
"Agar benar-benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonis dari presiden terpilih," tutur Suharso usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang membahas tentang KEM-PPKF 2025 di Istana Negara, Senin lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2025 berada di rentang 2,45%-,2,8% terhadap PDB. Bendahara Negara menyebut defisit ini sudah memperhitungkan seluruh kebutuhan dan komitmen Kementerian/ Lembaga (K/L).
“Semuanya sudah harus masuk di situ, tidak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian/Lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” ujarnya Senin kemarin.
(azr/wep)
