KPAI meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia agar memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat untuk melaksanakan ujian dan menuntaskan di bangku SMA.
"Dan melakukan Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan berbasis internasional dengan tetap mengakomodasi pendidikan di Indonesia," tulis KPAI dalam rilis resmi, dikutip Selasa (27/2/2024).
KPAI juga meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar mengawal kasus ini dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak anak. "Mendengarkan informasi dengan seksama dan berimbang dari berbagai pihak."
KPAI menyoroti sikap sekolah SMA Binus Serpong yang tidak memberikan respon positif karena pada tanggal 22 Februari 2024 pihaknya mengawasi proses pemanggilan saksi dan memastikan anak-anak sudah mendapatkan pendampingan dari orang tua/ wali murid, Balai Permasyarakatan (BAPAS), dan psikolog.
"Kepala Sekolah Binus Serpong, agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-sebenarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat, dan memastikan kerjasam antara sekolah, orang tua/wali murid dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau gank," ujarnya.
(dec/wep)
