“KEM PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024,” tulisnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kebijakan fiskal dan APBN menjadi aspek penting dalam menangani tantangan pembangunan, seperti kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, inklusivitas dan Kesenjangan, dan Transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.
“Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” katanya.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan APBN adalah instrumen penting dan strategis, yang juga diandalkan untuk melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim dan persaingan geopolitik.
“Kebijakan Fiskal dan APBN harus dijaga hati-hati (prudent), akuntabel dan disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable),” ungkapnya.
Seperti diketahui, bendahara negara menyebutkan pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 berada di rentang 2,45%-,2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih tinggi dibanding target defisit anggaran 2024, yakni 2,29% dari PDB.
“Dari sidang kabinet hari ini diputuskan paling tidak arahan dari Bapak Presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam rentang bisa diterima dengan defisit antara 2,45%-2,8%. Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang membahas tentang KEM-PPKF 2025 di Istana Negara, Senin (26/2/2024).
Setelah rapat kabinet tersebut, ia juga menyampaikan target defisit APBN 2025 yang direncanakan harus dijaga dengan baik, sesuai arahan yang diberi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Bapak presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global yang suhunya tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga,” ujarnya
(azr/lav)
