Lebih lanjut, Ia mengatakan, pada bulan depan prioritas pembahasan pagu indikatif dan program-program prioritas K/L akan mulai difokuskan. Hal ini, katanya, dilakukan sambil menunggu keputusan KPU mengenai pemerintahan terpilih.
Selanjutnya, Sri Mulyani menjelaskan, dari pembahasan dan penentuan pagu indikatif serta program prioritas masing-masing K/L baru akan diketahui rincian dan anggaran program K/L, begitu juga dengan anggaran makan siang gratis.
“Ini kan proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya. bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” ucap Sri Mulyani.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pemerintah memasukan program-program ikonik dari presiden terpilih dalam rancangan kebijakan fiskal tahun depan. Namun, draf rencana kerja pemerintah sesungguhnya baru akan muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan presiden terpilih dalam Pilpres 2024.
Target defisit anggaran ini sudah memasukkan anggaran program makan siang gratis yang diusung capres Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka, meski keduanya belum resmi ditetapkan sebagai pemimpin negara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Program ini diperkirakan menghabiskan dana mencapai Rp120 triliun dalam setahun.
"Agar benar-benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN (rancangan anggaran pendaparan dan belanja negara) yang telah mengakomodasi program-program ikonis dari presiden terpilih," tutur Suharso usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang membahas tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di Istana Negara, Senin (26/2/2024).
(azr)
