Kementerian koordinator adalah kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Sama seperti halnya kementerian lain, kementerian koordinator juga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setidaknya ada 4 Kementerian Koordinator di bawah pimpinan kabinetnya yakni Kabinet Indonesia Maju yaitu Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, hingga Kemenko Marves.
Ketika ditanya apakah rencana ini akan melibatkan kerja sama dengan Kemenko yang sudah ada, Budiman menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu alternatif yang dipertimbangkan.
- Anggaran Bombastis Rp450 Triliun untuk 5 Tahun
Program makan siang gratis bagi puluhan juta anak sekolah yang diusung oleh Prabowo diprediksi akan menghabiskan biaya mencapai Rp120 triliun. Anggaran ini untuk pelaksanaan hanya pada tahun pertama.
Secara total, program makan siang gratis untuk 82,9 juta anak sekolah itu akan menghabiskan total anggaran sebesar Rp450 triliun selama lima tahun.
Perkiraan anggaran itu untuk lima tahun, di mana program akan dilaksanakan bertahap dan tahun pertama diprediksi akan menghabiskan dana Rp120 triliun, menurut salah seorang anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, seperti dilansir dari Bloomberg News, Kamis (22/2/2024).
Dalam lima tahun pelaksanaan, perkiraan kebutuhan beras untuk merealisasikan program tersebut mencapai 6,7 juta ton beras per tahun. Kemudian, 1,2 juta ton ayam, 500 ribu ton daging sapi, dan 1 juta ton daging ikan segar, juga buah-buahan dan sayuran. Ditambah 4 juta kiloliter susu sapi segar.
- Anggaran Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Pemerintah, melalui kementerian atau lembaga terkait sedang melakukan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, sebagai langkah awal perancangan APBN 2025.
- Pelaksanaan Bertahap Mulai 2025
Komandan Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menegaskan pelaksanaan program makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden, dan mulai dilaksanakan menyeluruh pada 2025.
Budi membantah bahwa pelaksanaan program tersebut baru direalisasikan pada 2029, seperti kabar yang selama ini beredar.
"Ada misinformasi, yang benar adalah program ini tetap akan berjalan sejak awal Prabowo-Gibran dilantik, namun dilaksanakan secara bertahap, dan dengan skala prioritas," jelas Budi dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).
"Jadi tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama," sambungnya.
- Kerja Sama dengan Pengusaha Warteg
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya berencana menggandeng para pengusaha warung Tegal (warteg) untuk merealisasikan program makan siang.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Deklarasi Warga Tegal (Warteg) untuk Prabowo-Gibran di Gedung Joang'45 Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).
"Pembicaraan perencanaannya belum sampai di situ, tetapi harapan Pak Prabowo begini, program makan siang gratis akan meningkatkan perekonomian lokal, di mana ada sekolah, ada pondok pesantren ada SMA, SMP, SD atau TK maka ekonomi kawasan akan menjadi berkembang," kata Muzani di Jakarta.
Sekjen Partai Gerindra ini bahkan menegaskan bahwa rencana ini tidak akan menjadi proyek top-down dari pusat ke bawah, melainkan sebuah misi inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari kawasan sekitar, termasuk dari para wiraswasta pemilik warteg.
(lav)
