Bloomberg Technoz, Jakarta - Sebagian masyarakat di berbagai wilayah mengeluhkan harga beras yang kian melambung. Tak hanya itu, sejumlah pedagang pasar bahkan mengaku kesulitan memperoleh pasokan beras berkualitas baik.

Di tengah kondisi tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampaknya menjadi pihak paling mujur kali ini. Pasalnya, mereka berhak memperoleh tunjangan pangan berupa beras dari pemerintah. 

Berdasarkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, kebutuhan anggaran pembayaran selisih harga beras Bulog pada tahun ini direncanakan sebesar Rp146,1 miliar, atau melonjak hingga 50,4% terhadap outlook tahun 2023 yang sebesar Rp97,1 miliar.

Dalam Nota Keuangan dijelaskan, kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan biaya yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. 

"Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik)," demikian tertulis dalam Nota Keuangan APBN 2024.