"Nah, jika di dalam prakteknya hari ini, memang pemerintahan hari ini berniat mengakomodasi beberapa program andalan pemerintahan terpilih, tak ada masalah. Karena toh akan dijalankan oleh pemerintahan baru nantinya di tahun 2025," jelas Ronny kepada Bloomberg Technoz, Sabtu (24/2/2024).
"Mungkin akan berbeda kasusnya jika yang menang adalah paslon yang bukan didukung oleh presiden hari ini. Boleh jadi tak diakomodasi di dalam RAPBN 2025," sambungnya.
Sementara itu, pendapat berbeda datang dari pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti yang menyebut kebijakan tersebut merupakan kebijakan populis tidak mendesak, dan menghabiskan anggaran dalam jumlah besar.
"Rencana sekitar Rp466 trilliun per tahun hanya untuk makan siang gratis, ini tidak masuk akal. Mendingan anggarannya untuk investasi sehingga ada perluasan kesempatan kerja," jelas Esther.
Selain itu, Esther menjelaskan, program yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi harus lebih diprioritaskan. Daripada program yang bersifat konsumtif dan sementara seperti makan siang gratis.
"Saya mengimbau pemerintah mengalokasikan untuk program yang produktif bukan konsumtif. Program yang berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi, bukan temporary seperti itu," tegasnya.
Meskipun terdapat pendapat baik pro maupun kontra dalam perencanaan program makan siang gratis dalam APBN 2025, terdapat juga kesepakatan bahwa keberlanjutan program pemerintahan terpilih harus dijamin.
Ronny menegaskan pentingnya mengakomodasi program-program pemerintahan terpilih dalam RAPBN untuk memastikan kepastian keberlanjutan dan komitmen terhadap janji politik.
"Jadi tak ada salahnya juga jika pemeirintahan Jokowi hari ini langsung mengakomodasi program-program paslon terpilih di dalam RAPBN 2025. Agar ada kepastian keberlanjutan di satu sisi, dan kepastian tentang komitmen pemerintahan terpilih dalam merealisasikan janji politiknya di sisi lain," jelas Ronny.
Meski begitu, keputusan akhir harus tetap mempertimbangkan dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sambil memastikan kelancaran transisi ke pemerintahan baru yang sah secara konstitusional.
(prc/del)
