Bloomberg Technoz, Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menjadi momen krusial bagi kehidupan demokrasi bagi negara. Namun, Pemilu 2024, khususnya Pilpres kali ini banyak dikeluhkan dipenuhi dengan terkait dugaan kecurangan, yang menimbulkan ketegangan di kubu pasangan calon. 

Oleh karena itu, salah satu upaya yang digulirkan untuk menyelesaikan isu kecurangan ini adalah melalui hak angket, yang kini menjadi sorotan. 

Untuk diketahui, hak angket bermula dari calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo bersama PDI Perjuangan mendorong pengusutan dugaan kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2024. Ganjar juga bahkan mengajak paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), untuk mengusulkan hak angket DPR.

Disatu sisi, hal tersebut nyatanya juga di respons oleh pihak partai politik pengusung AMIN yang menyatakan sepakat ikut dalam gerakan hak angket kecurangan pemilu yang diinisiasi PDI Perjuangan.

Menyoroti peluang soliditas antara PDIP dengan tiga partai pendukung paslon 01 (Nasdem, PKB, dan PKS) dalam pengguliran hak angket, pengamat justru menilai soliditas ini akan sangat ditentukan oleh dinamika politik yang berkembang menjelang dimulainya masa sidang DPR.