Data Neraca Pembayaran yang dilansir oleh Bank Indonesia kemarin menjadi sentimen negatif bagi rupiah, menyusul kian lebarnya defisit transaksi berjalan. BI mencatat, defisit transaksi berjalan pada kuartal IV-2023 mencapai US$ 1,3 miliar atau 0,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih lebar dibanding defisit kuartal sebelumnya sebesar US$ 1 miliar (0,4% PDB).
Di sisi lain, tensi politik diprediksi masih akan panas menyusul pernyataan kesiapan partai-partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin, yaitu Nasdem, PKB dan PKS, mendorong hak angket yang diinisiasi oleh PDI Perjuangan, partai yang menyokong pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud.
"Hak angket tidak akan membatalkan hasil Pemilu 2024 akan tetapi dapat memperlemah posisi politik Presiden Joko Widodo maupun Calon Presiden pemenang Prabowo Subianto, sehingga implementasi kebijakan-kebijakan mereka dipastikan terganggu selama minimal setahun ke depan. Hal ini akan dipandang negatif oleh para pelaku pasar," kata Lionel Prayadi, Fixed Income & Macro Strategist dari Mega Capital Sekuritas dalam catatannya, Jumat (23/2/2024).
Hak angket merupakan hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ataupun kebijakan pemerintah. Hak angket beberapa kali dikeluarkan oleh DPR di berbagai era kepresidenan. Di antaranya yang paling diingat oleh publik adalah hak angket kasus bailout Bank Century di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kisaran akhir 2009 lalu.
(rui)
