Berdasarkan hasil tersebut, Saldi resmi menggantikan wakil ketua MK Aswanto yang sudah meninggalkan jabatannya, September 2022.
Alotnya pemilihan Ketua MK
Pemilihan Ketua MK berjalan alot pada Rabu itu. Pada dua putaran pemungutan suara, perolehan dukungan terhadap Anwar Usman dan Arief Hidayat seimbang masing-masing empat suara. Sedangkan satu suara lainnya tak sah. Pemilihan berakhir saat satu suara beralih mendukung Anwar pada putaran ketiga.
Anwar Usman adalah hakim konstitusi waktu tugas paling lama di bandingkan hakim lainnya. Dia tercatat sudah menjadi hakim konstitusi sejak April 2011. Dia adalah hakim konstitusi yang berasal atau pilihan dari Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung pun kembali mempercayakan kursi hakim konstitusi kepada dia untuk periode kedua, April 2016. Usai revisi Undang-undang MK, kini hakim konstitusi bisa menjabat tanpa periodeisasi lima tahunan, serta bisa menjabat hingga usia pensiun yaitu 70 tahun. Sehingga Anwar berarti akan tetap menjadi hakim konstitusi hingga Desember 2026.
Anwar sendiri sempat menjabat sebagai wakil ketua MK pada 2015-2018. Dia kemudian terpilih menjadi Ketua MK menggantikan Arief Hidayat, April 2018. Saat itu, Arief memang tengah mendapat banyak sorotan karena masalah etik.
Sebenarnya, Anwar mendapat desakan untuk melepas kursi pimpinan MK sejak menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati pada Mei lalu. Dia dinilai berpotensi memiliki konflik kepentingan saat memimpin uji materi atau sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan eksekutif atau pemerintahan Jokowi.
Hal ini penting karena MK dalam waktu ke depan akan berhadapan dengan sejumlah gugatan uji materi dari masyarakat terhadap beleid bikinan Pemerintahan Jokowi, mulai dari UU Cipta Kerja hingga KUHP. Mahkamah Konstitusi juga menjadi gerbang terakhir pada perseteruan hasil pemilihan umum yang digelar tahun depan.
Namun, kini Anwar menjabat ketua MK lagi hingga usia pensiun, 31 Desember 2026.
Profil Wakil Ketua MK
Saldi Isra sendiri adalah guru besar Hukum Tata negara Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Sebelum menjadi hakim konstitusi, dia dikenal sebagai akademisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika politik dalam negeri.
Dia dilantik sebagai hakim konstitusi pada 11 April 2017. Dia lolos sebagai hakim konstitusi yang berasal dari unsur pemerintah atau dipilih oleh presiden. Saat itu, dia tercatat mengalahkan sejumlah nama lain seperti mantan Ketua PPATK Muhammad Yusuf, dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muslich KS, hingga mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan KemenKumHAM, Wicipto Setiadi.
(frg/ggq)
