"Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling najis dengan segala bentuk kecurangan yang sudah memenuhi unsur TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Ini bukan sekadar masalah angka yang bisa diutak-atik oleh kalkulator. Tapi ada kejahatan demokrasi dan konstitusi yang sangat super serius," tegas Benny.
"Kita tidak ingin Demokrasi melahirkan Bayi cacat permanen karena kelahirannya diaborsi oleh para 'peraji' atau dukun beranak mereka yang mengatasnamakan lembaga survei bayaran," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, tiga partai politik pengusung pasangan Anies-Muhaimin (Amin) sepakat ikut dalam gerakan hak angket kecurangan pemilu yang diinisiasi PDI Perjuangan. Kesepakatan tersebut disampaikan NasDem, PKB, dan PKS usai menggelar rapat bersama, kemarin Kamis (22/2/2024).
"Kami sudah evaluasi, termasuk hak angket yang diusung Pak Ganjar Pranowo. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan (hak) angket," ujar Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam konferensi pers di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024).
"Kita sudah siap datanya. Kami menunggu PDIP untuk langkah selanjutnya," tegas Hermawi.
Sementara itu, Sekjen PKB, Aboe Bakar Al-Habsy menegaskan PKS menilai apa yang terjadi di Sirekap sangat mengerikan. PKS juga menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai kecurangan.
"Kami menunggu apa yang dilakukan PDIP untuk mengajukan hak angket. Kami senang, kami siap di belakangnya," tegas Aboe.
Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(prc/ain)
