Pada 2018, Partai Buruh yang dipimpin oleh Jacinda Ardern memberlakukan larangan bagi orang asing untuk membeli rumah yang sudah ada. Dia mengatakan spekulator asing telah mendorong kenaikan harga rumah. Di bawah aturan tersebut, orang asing non-residen diperbolehkan berinvestasi dalam konstruksi baru tetapi harus menjual rumah tersebut setelah dibangun.
Partai Nasional yang dipimpin Willis telah berjanji untuk menghapus sebagian larangan tersebut dengan mengizinkan orang asing membeli properti senilai lebih dari NZ$2 juta (Rp19,3 miliar). Akan tetapi, rencana tersebut digagalkan oleh Partai New Zealand First yang nasionalis dalam negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Partai ACT juga berada dalam koalisi dan mendukung untuk mengizinkan orang asing membangun rumah untuk disewakan.
"Rezim investasi luar negeri kami cukup ketat dan menurut saya ada opsi untuk memperbaikinya," kata Willis.
"Kami masih mengerjakan detail tentang bagaimana proposal itu akan berjalan, tetapi kami berharap bisa segera membuat pengumuman."
Warga Australia dan Singapura dikecualikan dari larangan yang ada saat ini untuk mematuhi perjanjian perdagangan.
Australia pada bulan Desember menurunkan biaya permohonan investasi asing untuk proyek build-to-rent (membangun rumah untuk disewakan) dalam upaya meningkatkan pasokan dan keterjangkauan perumahan.
(bbn)
