Bloomberg Technoz, Jakarta - Perum Bulog (Persero) menyatakan pasokan beras yang dikelolanya saat ini mencapai 1,4 juta ton, yang akan digunakan untuk mengamankan program bantuan pangan serta menjaga stok di pasar komersial. Namun, seberapa aman volume stok tersebut bagi Bulog untuk menjalankan mandat yang diberikan pemerintah?
Ekonom pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, pada dasarnya, Bulog wajib menjaga tata kelola dan manajemen pengadaan beras dengan baik, khususnya di tengah isu kelangkaan beras premium di gerai-gerai ritel modern.
Apalagi, kata Khudori, saat ini Bulog mendapatkan 2 jenis penugasan oleh pemerintah. Pertama, bantuan pangan beras hingga Juni 2024 yang membutuhkan 1,32 juta ton beras dari cadangan beras pemerintah (CBP).
Kedua, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) di pasar rakyat dan ritel modern. Khudori memperkirakan, Bulog setidaknya perlu menyalurkan 150.000 ton SPHP hingga masa panen yang diprediksi terjadi pada Mei 2024. Dengan demikian, dibutuhkan 0,6 juta ton CBP untuk penyaluran SPHP.
Dengan kata lain, Bulog setidaknya harus menyalurkan 1,92 juta ton beras untuk 2 jenis penugasan tersebut. Sementara itu, stok akhir di Bulog saat ini 1,4 juta ton, di mana 0,8 ton telah diterima dan 0,6 juta ton dalam perjalanan.
“Kalau stok akhir atau stok yang ada di Bulog sekarang 1,4 juta ton, dikurang 1,3 juta ton walaupun Januari sudah terealisasi, lalu ditambah 0,6 juta ton tidak cukup kan,” ujar Khudori saat dihubungi Bloomberg Technoz, Jumat (23/2/2024).
Menghitung Kebutuhan Impor
Meski stok beras Bulog membuatnya waswas, Khudori menilai anomali di pasar beras hari-hari ini belum bisa disebut sebagai situasi 'krisis beras'. Dia menilai Bulog masih melakukan manajemen dengan baik dalam mengamankan pengadaan, baik melalui impor maupun serapan domestik.
Terlebih, Bulog saat ini telah memiliki kuota penugasan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024.
Pengadaan beras melalui mekanisme impor, kata Khudori, tentu perlu memperhatikan dua hal. Pertama, volume impor. Dalam kaitan itu, impor tidak boleh dilakukan secara berlebihan, melainkan harus sesuai dengan kebutuhan per bulannya.
Misalnya, Bulog harus menyalurkan 220.000 ton bantuan pangan dan 150.000 ton SPHP setiap bulannya. Maka, jumlah pengadaan berupa impor yang masuk harus setara dengan kebutuhan setiap bulan yang mencapai setidaknya 370.000 ton.
Impor tidak boleh langsung dilakukan dalam jumlah yang besar. Sebab, kapasitas bongkar muat pelabuhan di Indonesia tentu terbatas. Dalam kaitan itu, 1 kapal maksimal hanya bisa mengangkut 27 ribu ton beras dan membutuhkan waktu bongkar muat selama 4 hingga 5 hari.
“Ini dilakukan juga untuk menjaga supaya harga di pasar dunia tidak naik tinggi, permintaan sekaligus 1 juta ton atau 2 juta ton pasti akan mengguncang pasar di harga dunia, harganya akan melonjak tinggi,” ujarnya.
Volume impor tersebut juga tentu harus mempertimbangkan jumlah potensi pengadaan yang dilakukan berdasarkan pengadaan dalam negeri.
Bila stok dalam negeri melimpah, kata Khudori, Bulog tidak perlu merealisasikan sisa penugasan impor yang ada. Penugasan impor tersebut bisa dilakukan pada akhir tahun di mana produksi biasanya lebih rendah.
Kedua, Bulog juga harus memperhatikan waktu impor. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beras impor harus masuk bertahap sesuai dengan waktu di mana CBP digunakan untuk penugasan Bulog.
Batasan Aman
Menurut Khudori, Bulog dalam tataran ideal membutuhkan pasokan sebanyak empat kali lipat lebih besar dari kebutuhan konsumsi bulanan. Angka itu ideal untuk memastikan Bulog memiliki pasokan yang tersedia dalam melaksanakan intervensi pasar secara mendadak dan untuk menjaga kualitas beras.
Namun, hal ini tentu harus diikuti dengan kepastian penyaluran beras Bulog di hilir. Bila Bulog tidak memiliki penugasan dan tidak menyalurkan, maka kualitas beras di gudang akan turun.
“Katakanlah kalau sebulan [kebutuhan] 400.000 ton, idealnya ada di gudang empat kali dari itu. Usia beras maksimal 3—4 bulan, idealnya 4 kali [kebutuhan]. Beras selama 4 bulan akan terus berputar. Jadi fresh, beras akan terus terjadi pergantian kalau itu sudah dilakukan dengan jaminan bahwa di hilir ada penyaluran yang pasti,” terang Khudori.
Sebelumnya, Bulog menyebut stok CBP saat ini masih ada sebanyak 1,4 juta ton. Jumlah itu diklaim cukup untuk mengamankan semua penugasan yang diberikan pemerintah, tetapi hanya sampai Juni 2024.
“Insyallah stok Bulog cukup. Saat ini stok ada 1,4 juta ton dan cukup untuk semua penugasan hingga Juni 2024,” ujar Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat dihubungi Bloomberg Technoz, Rabu (21/2/2024).
(dov/wdh)
