Dia mengatakan KADI juga telah melayangkan notifikasi penyelidikan tersebut kepada industri dalam negeri, importir, asosiasi, eksportir/produsen dari China yang diketahui, Kedutaan Besar Republik Indonesia di China, serta perwakilan Pemerintah China di Indonesia.
Setelah meneliti dan menganalisis berkas permohonan tersebut, KADI menemukan indikasi impor produk ubin keramik yang diduga dumping.
Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Donna Gultom
Penyelidikan antidumping diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 76/ 2012 tentang Tata Cara Penyelidikan dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.
“KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman,” kata Donna.
Menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan bilateral Indonesia-China mengalami pertumbuhan 17,70% dalam lima tahun terakhir. Namun, Indonesia tercatat selalu mengalami defisit perdagangan terhadap Negeri Panda.
Pada 2022, defisit perniagaan Indonesia terhadap China adalah US$ 1,79 miliar (Rp 27,5 triliun). Angka tersebut turun drastis dari lima tahun sebelumnya yang menembus US$ 18,40 miliar.
Bagaimanapun, Indonesia akhirnya berhasil menorehkan surplus perdagangan dengan mitra nomor wahidnya itu, yaitu senilai US$ 999,8 juta per Februari 2023.
Fokus Pasar Domestik
Sekadar catatan, pemerintah belakangan tengah fokus menjadikan industri keramik nasional sebagai tuan rumah di pasar domestik, di tengah tantangan tingginya ongkos produksi sektor tersebut akibat pembengkakan harga gas untuk industri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sebenarnya industri keramik nasional memiliki prospek yang cerah seiring dengan pertumbuhan permintaan domestik dari banyaknya proyek infrastruktur pemerintah, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini menjadi potensi yang besar bagi industri dalam negeri, termasuk bagi industri keramik dan pendukungnya. Tentunya kita tidak mau pembangunan IKN diisi oleh produk-produk yang bukan berbasis dalam negeri,” ujarnya melalui siaran pers.
Mengutip data peta jalan industri keramik yang disampaikan Asaki, produksi keramik nasional menccapai 551 juta meter persegi pada 2022 akan ditingkatkan menjadi 625 juta meter persegi, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 810 juta meter persegi dalam beberapa tahun ke depan.
Tujuannya adalah untuk memenuhi target angka per kapita penggunaan keramik di negara-negara Asia Tenggara yang sebesar tiga meter persegi. Apabila target tersebut terpenuhi, Indonesia diyakini akan menjadi produsen keempat terbesar keramik di dunia dan terbaik di Asia.
“Kemenperin akan terus mendampingi dan mendukung target tersebut. Terlebih, industri keramik ditargetkan untuk mencapai utilisasi [pabrikan] di atas 82% hingga 2024. Saat ini utilisasinya mencapai 78%,” sebut Agus.
Melihat potensi yang pengembangan yang besar, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga keberlangsungan iklim usaha yang kondusif serta terus mendorong utilitas produksi industri keramik dalam negeri.
Salah satu kebijakan tersebut adalah insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri pada harga US$ 6/MMBtu, di mana industri keramik merupakan salah satu penerimanya.
“Selanjutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah memperkenalkan teknologi baru sehingga produk menjadi daya saing tinggi, dan tidak berhenti berinovasi,” ujar Agus.
Sementara itu, Ketua Umum Asaki, Edy Sutanto, mengatakan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memacu industri keramik untuk kembali bereksppansi setelah dihantam pandemi Covid-19.
Menurutnya, kebijakan yang sejauh ini sudah dirasakan sebagai bagian solusi untuk permasalahan yang dihadapi para pelaku industri keramik a.l. Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang diberlakukan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta HGBT.
“Kami juga mengapresiasi program P3DN yang mendorong industri anggota Asaki untuk memanfaatkan fasilitasi sertifikat TKDN [tingkat komponen dalam negeri]. Kami laporkan bahwa mayoritas [perusahaan keramik di Indonesia] sudah memiliki sertifikasi TKDN dan melaksanakan di atas 75%,” ujar Edy.
(wdh/ggq)
