Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa tiga tahun pelaksanaan Program Kartu Prakerja telah membuktikan bahwa teknologi digital menjadi kunci penyediaan akses penduduk ke pelatihan untuk peningkatan keterampilan secara non-formal 

“Penanganan Covid-19 tidak bisa play-by-the-book, karena bukunya tidak ada. Prakerja menjadi start-up e-government pertama Indonesia. Prakerja menjadi program semi-bansos yang sifatnya pemberdayaan, inilah yang membedakan dengan program lain,” ujarnya dalam acara ‘Tiga Tahun Kartu Prakerja: Gebrakan Inovasi Pelayanan Publik’, melalui kanal Youtube Kartu Prakerja, Selasa (15/3/2023).

Selama tiga tahun, kartu Prakerja ini mengelaborasi upaya program yang lahir sejak 17 Maret 2020 ini untuk menjangkau 16,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Mereka berasal dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp 59 triliun selama 2020-2022. Diskusi sehari ini menampilkan pemangku kebijakan, industri, para praktisi layanan publik, akademisi, birokrat, serta praktisi teknologi dan ekonomi digital.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, pada tahun pertama strategi program fokus pada inovasi dan iterasi untuk membangun ekosistem dan mematangkan proses. Di tahun kedua, Prakerja membuka diri untuk evaluasi mengingat besarnya alokasi program.

“Alhamdulillah, hasil evaluasi positif. Prakerja terbukti menaikkan ketahanan pangan, menopang daya beli, meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kebekerjaan dan kewirausahaan. Hasil evaluasi J-PAL SEA 2021 menyatakan bahwa rata-rata pendapatan per bulan penerima meningkat Rp 122.500, lebih tinggi 10% dari non-penerima,” katanya.