Bloomberg Technoz, Jakarta - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah Republik Indonesia terus meningkat menyodorkan risiko di tengah ketidakpastian arah bunga Amerika Serikat yang berpotensi memicu volatilitas dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Sampai Januari 2023, posisi ULN mencapai US$ 404,9 miliar atau setara Rp 6.224,93 triliun. Kenaikan tersebut juga mengerek rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 30,1% pada akhir 2022 menjadi 30,3% pada Januari lalu.

Secara tahunan, posisi ULN baik oleh pemerintah, swasta bank, lembaga keuangan bukan bank maupun lembaga bukan bank mencatat kontraksi (penurunan). Namun, secara bulanan terjadi sebaliknya yaitu meningkat terutama di ULN pemerintah dan bank sentral.

Pada Januari lalu, ULN pemerintah dan bank sentral masing-masing sebesar US$ 194,28 miliar, naik 4% dari Desember. Sedangkan bank sentral mencatat posisi ULN US$ 9,34 miliar, naik dari Desember lalu sebesar US$ 9,19 miliar. 

Kenaikan posisi ULN pemerintah, menurut penjelasan Bank Indonesia (BI) masih terbilang aman dan terkendali. Alasannya, hampir seluruh ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah sebesar US$ 194,28 miliar.