Perry juga menjelaskan, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang tetap pro-growth terus dilakukan BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran pro-growth mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga,” ujar Perry.
Selain itu, BI juga terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus didorong. Hal ini, menurutnya, untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital.
BI juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Upaya tersebut BI tempuh dengan melalui beberapa upaya, yakni stabilisasi nilai tukar rupiah dengan melakukan intervensi di pasar valas, kemudian penguatan strategi operasi moneter yang pro market.
Selain itu, perluasan pendalaman pasar uang dan pasar valas, penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK), BI juga berupaya mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, hingga perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan.
“Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ucap Perry.
Ia menjelaskan, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan berbagai mitra strategis. Selain itu, BI juga memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas.
“Demikian pokok-pokok Rapat Dewan Gubernur 20-21 Februari 2024 yang bertajuk BI Rate tetap 6p, sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan,” pungkasnya.
(azr/lav)
