“Dengan menyebutkan tindakan-tindakan yang tampaknya tidak berbahaya itu, Kementerian memperjelas mandatnya mencakup semua bidang keamanan, dan bahwa kementerian itu serius dalam menegakkan hukum dan menuntut mereka yang melanggar.”
Dalam peringatan terbarunya Selasa, Kementerian mengatakan bahwa kelompok asing mencuri data geografis Tiongkok, yang dapat mengungkapkan jaringan transportasi, infrastruktur penting, dan fasilitas militer.
Kementerian tersebut mengatakan bahwa hal itu “jadi sambaran petir” untuk menghukum orang dan perusahaan yang bertanggung jawab dan mencegah data tersebut keluar dari China.
Keamanan data adalah sesuatu yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk diatasi secara efektif, mulai dari Peraturan Perlindungan Data Umum di Eropa, hingga perdebatan tentang upaya pengumpulan informasi TikTok di AS.
Meski demikian, meningkatnya kepekaan aparat keamanan China terhadap data menggarisbawahi tingginya risiko bagi perusahaan asing pasca Beijing memperluas peraturan anti-spionase tahun lalu. China diketahui memberlakukan undang-undang keamanan data yang luas sejak tahun 2021.
Presiden Xi Jinping meluncurkan “pandangan holistik tentang keamanan nasional” pada tahun 2014, yang sekarang mencakup 20 bidang termasuk biologi, tenaga nuklir, dan data.
Perundang-undangan terkait data, yang mencegah perusahaan mengirim informasi terbatas ke luar negeri, telah memaksa banyak pemberi pinjaman dan manajer aset untuk membuat pusat data di dalam negeri. Hal yang menambah biaya dan hambatan manajemen.
Kementerian telah berulang kali menyangkal bahwa undang-undang keamanan telah memperburuk lingkungan bisnis China. Pada hari Minggu, Kementerian menuduh Badan Intelijen AS (CIA) telah mencemari hukum anti-mata-mata Tiongkok.
“Anda dapat melakukan apa saja untuk intelijen sementara saya tidak akan melakukan apapun terhadap spionase?" kata kementerian tersebut. Ini adalah “kasus unik lain dari praktik hegemoni, dominasi, dan penindasan AS.”
Meningkatnya upaya kontra-spionase China terjadi setelah direktur CIA William Burns mengatakan bahwa lembaganya membuat kemajuan dalam membangun kembali jaringan di China. Ketegangan antara Cina dan AS telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, meskipun titik-titik panas masih ada di Taiwan dan Laut Cina Selatan.
Didorong Media Sosial
Kementerian terkait China telah mengambil profil yang lebih tinggi karena Xi dan kelompoknya menekankan perlunya mendidik masyarakat dengan lebih baik tentang keamanan nasional.
Sejak bergabung dengan WeChat musim panas lalu, kementerian ini sering memposting di layanan media sosial tersebut mengenai segala upaya untuk mengamankan keamanan nasional. Kementerian memberi tahu murid-murid sekolah tingkat dasar tentang foto-foto yang tidak boleh diunggah di media sosial. Mereka juga telah mengungkapkan kasus-kasus dugaan spionase oleh AS dan Inggris di tengah-tengah perjuangan strategis dengan Washington dan sekutunya.
Dorongan lewat media sosial bertujuan “mengedukasi masyarakat dan meringankan beban penegakan hukum,” kata Chiu dari Eurasia Group.
“Ini adalah alasan utama mengapa salah satu lembaga paling tertutup di negara China telah menjadi salah satu yang paling komunikatif dan terbuka kepada publik dalam beberapa bulan terakhir.”
Dalam satu postingan, MSS mengatakan bahwa entitas dan konsultan asing mencuri data pertanian China dengan tujuan mengganggu hasil panen. Dengan demikian, “mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut.”
Pada bagian lain, MSS mengatakan perusahaan pemetaan luar negeri mengiming-imingi pengguna China dengan imbalan virtual untuk “check-in” di situs-situs sensitif.
Para pelaku di luar negeri merekrut para penggemar bidang penerbangan untuk memasang pelacak pesawat di sekitar pusat-pusat penerbangan China. Tujuannya untuk mendapatkan data sipil dan militer, demikian ditambahkan oleh badan tersebut.
Beberapa analis menyarankan bahwa ada risiko bahwa agen mata-mata atau intel hanya akan melihat ancaman di mana saja yang mereka putuskan untuk dilihat.
“Ketika Anda menjadi palu, semuanya terlihat seperti paku," kata Yun Sun, direktur program Tiongkok di lembaga think tank Stimson Center yang berbasis di Washington.
(bbn)
