"Masih reses," ujar politikus senior PDIP di Senayan, Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz, Rabu (21/2/2024).
Hal senada juga disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu partai pengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024. Sumber Bloomberg Technoz di internal PKS mengaku belum menerima arahan dari pimpinan partai terkait dengan hak angket kecurangan pemilu.
Seperti diketahui DPR masih memasuki masa reses hingga 5 Maret 2024.
Mentah di Tengah Jalan?
Sementara di sisi lain, parpol pengusung Prabowo-Gibran optimistis wacana hak angket bakal menguap.
"Hak angket merupakan hak politik di DPR, Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto kepada wartawan usai pelantikan AHY menjadi Menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
"Koalisi presiden sampai saat ini bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit," kata Airlangga kembali myekinkan.
Setali tiga uang, hal senada juga disampaikan Politikus PAN, Yandri Susanto. Dia mengatakan PAN telah memiliki pandangan bahwa Pilpres 2024 telah berjalan dengan lancar sehingga hak angket tidak diperlukan.
"Adapun kekurangan yang ada agar segera diperbaiki," ujar Yandri.
(ain)
