Dia mendefinisikan “penyalahgunaan” sebagai apa pun yang tidak terkait dengan kebutuhan medis dan kesehatan. “RUU ini akan mengendalikan ganja, terutama tunasnya, sama ketatnya dengan obat-obatan.”
Langkah ini akan menimbulkan ancaman eksistensial bagi para petani, apotek, dan banyak perusahaan yang telah muncul di seluruh Thailand untuk memenuhi permintaan ganja yang sedang berkembang. Dari tempat nongkrong para backpacker di Bangkok hingga pulau resor populer seperti Phuket, operator apotek ganja mengatakan industri ini membantu mendorong pemulihan di sektor pariwisata Thailand yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Thailand mencatat 5,2 juta kedatangan wisatawan tahun ini hingga 18 Februari. Termasuk di antaranya hampir 1 juta wisatawan berasal dari China, yang menghasilkan pendapatan bersih sebesar 254,7 miliar baht (Rp111 triliun).
Selain ganja untuk merokok, ekstraknya juga telah menjadi bisnis besar. Perusahaan-perusahaan sekarang menjual segala sesuatu mulai dari kuncup ganja hingga ekstrak minyak, permen yang mengandung ganja, dan makanan yang dipanggang yang, di bawah undang-undang saat ini, harus mengandung tidak lebih dari 0,2% tetrahidrokanabinol. Yang merupakan senyawa psikoaktif yang dikenal sebagai THC yang memberikan sensasi “melayang”. Batasan tersebut tidak berlaku bagi ganja yang dijual untuk merokok.
Meskipun memakai ganja di depan umum saat ini dilarang, di bawah bagian RUU yang diusulkan, orang yang merokok atau menggunakan ganja di sembarang tempat akan didedan hingga 60.000 baht. Mereka yang menjual ganja atau ekstraknya untuk tujuan rekreasi akan menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun atau denda 100.000 baht, atau keduanya.
Cholnan mengatakan ribuan apotek ganja tidak perlu ditutup segera setelah RUU disahkan. Namun, mereka harus segera mengikuti aturan baru atau berisiko terkena denda besar. Apotek akan diizinkan untuk tetap beroperasi sampai lisensi mereka yang ada kedaluwarsa, tetapi tidak akan diberi masa tenggang di bawah RUU baru.
Rancangan undang-undang tersebut menyerukan aturan perizinan yang lebih ketat untuk penanaman, penjualan, ekspor, dan impor ganja. Para petani, pemasok, atau bisnis terkait saat ini diharuskan memiliki atau mendapatkan lisensi atau izin baru.
Efek Langsung
"Efeknya akan terasa langsung," kata Cholnan. "Anda tidak bisa lagi dengan seenaknya menggunakan ganja untuk rekreasi. Anda tidak bisa lagi memasukkan tunas ganja ke dalam toples dan menjualnya untuk bersenang-senang di pesta. Itu akan ilegal, dan kami akan menangkap Anda."
Larangan langsung seperti itu akan berisiko mendorong industri ganja yang baru lahir kembali jatuh. Rattapon Sanrak, pendiri kelompok advokasi ganja Highland Network, mengatakan hal ini akan membawa dampak ekonomi yang mengerikan.
Menurut Rattapon, diperkirakan investasi setidaknya 7 miliar baht oleh sekitar 7.000 apotek ganja di seluruh Thailand dan setidaknya 14.000 pekerjaan yang mereka ciptakan terancam.
Di bawah sistem saat ini, menurut laporan tahun 2022 oleh Universitas Kamar Dagang Thailand, industri ganja diperkirakan bernilai US$1,2 miliar pada tahun 2025.
"Industri ganja telah sepenuhnya muncul ke permukaan dan berkembang pesat," kata Rattapon. "Larangan tersebut akan berdampak luas, terutama bagi bisnis kecil dan pertanian. Ini akan memaksa kami tutup dan akhirnya mati."
Rattapon juga mengatakan hukuman yang diusulkan terhadap pengguna dan penjual ganja rekreasi sangat berat dibandingkan dengan narkotika yang lebih serius.
Di bawah hukum Thailand, pengguna sabu-sabu dijatuhi hukuman satu tahun penjara atau denda 20.000 baht, atau keduanya. Hukuman tersebut dapat dihapuskan seluruhnya jika mereka setuju untuk mengikuti program rehabilitasi pemerintah.
Tanpa Jalan Tengah
Tetapi Cholnan mengecilkan kekhawatiran tersebut. Dia mengatakan status ganja sebagai tanaman komersial tidak akan terpengaruh. Petani dan produsen hanya perlu mematuhi aturan yang lebih ketat yang menuntut standar yang lebih tinggi untuk penggunaan medis, yang akan menambah nilai produk mereka.
Menurut Cholnan, ada sekitar 15.000 bisnis terkait ganja yang terdaftar secara resmi di pemerintah, termasuk apotek dan klinik medis.
"Memang benar kami berusaha mendorong ekonomi. Tapi kami tidak mendukung kegiatan ekonomi apapun yang bisa berbahaya bagi kesehatan masyarakat," katanya.
Tidak ada pilihan yang lebih baik, kata Cholnan. Dia menambahkan bahwa pemerintah bisa saja mengambil pendekatan yang lebih keras.
"Kita bisa melakukannya dengan cara ini, atau kita bisa menjadikan ganja sebagai narkotika lagi, dan semua orang akan dituntut," katanya. "UU ini sudah merupakan kompromi."
(bbn)
