Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons permintaan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengenai pengajuan hak angket atau hak interpelasi DPR. Secara singkat Jokowi menyebut hal tersebut merupakan hak berdemokrasi bagi tiap bangsa.
"Itu hak demokrasi, nggak kenapa-kenapa," ujar Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (24/2/2024).
Meski demikian, Jokowi enggan berkomentar mengenai kemungkinan hak angket yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.
Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo mengatakan tengah mendorong pengajuan hak angket atau hak interpelasi DPR. Dia menilai, DPR memiliki hak penyelidikan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Dia menuding kecurangan pada Pemilu 2024 berjalan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Melihat hal tersebut, bahkan capres nomor urut 1, Anies Baswedan juga setuju dengan usulan dari capres nomor urut 3 tersebut.
"Kami yakin, bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, akan siap untuk bersama-sama [mengajukan hak angket]," kata Anies di Posko Tim Hukum Nasional AMIN Jakarta, Selasa (20/4/2024).
Menurut Anies, Hak Angket DPR akan menjadi langkah yang baik demi menciptakan demokrasi yang jujur dan adil. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menilai, usulan tersebut akan berjalan dengan baik karena diinisiasi oleh PDI Perjuangan.
(prc/del)
