Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dipercaya sebagai Pengarah, dengan Ketua Pelaksana Harian adalah Menparekraf Sandiaga Uno. Apa pentingnya tim ini?

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Nia Niscaya menjelaskan Tim yang lahir berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2024 itu adalah  bentuk keseriusan pemerintah dalam sektor industri gim nasional. Juga menjadi bagian dari  optimalisasi ekosistem industri kreatif nasional.

Terlebih pengguna gim di tanah air yang meningkat tiap tahunnya. Industri ini diharapkan bisa menguasai pasar domestik, atau bahkan mendunia.

Berdasarkan dokumen Perpres, Indonesia menjadi pasar ke-16 terbesar untuk industri gim dunia. Potensi bertumbuhnya masih cukup besar, terbukti senilai penerimaan dari industri gim tahun 2020 mencapai US$,174 miliar,  berdasarkan data Newzoo.

Nilai pasar gim di Indonesia kemudian akan naik menjadi US$2,5 miliar (sekitar Rp36 triliun) pada tahun 2025. Namun “potensi pasar gim di lndonesia yang besar tersebut masih didominasi oleh industri Gim asing dengan persentase sekitar 99,51%, dan sisanya yang hanya 0,49% dimiliki oleh industri Gim Nasional,” mengutip dokumen Perpres 19 Tahun 2024.

Sejumlah tantangan yang harus dipecahkan dari dalam negeri adalah:

1. Ketersediaan sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan industri Gim
2. Pengembang Gim Nasional masih belum punya pengalaman dalam manajemen produksi dan aspek pengembangan bisnis Gim skala global
3. Kurikulum pendidikan vokasi yang dikembangkan tidak selaras dengan kebutuhan industri Gim
4. Minimnya skema beasiswa untuk talenta-talenta berprestasi di sektor pengembangan Gim. 

Sejumlah tantangan yang harus dipecahkan dari luar adalah:

1. Belum adanya akses pendanaan dan pembiayaan, termasuk matching fund
2. Belum adanya kebijakan yang dapat memberikan fasilitas pajak bagi pengembang Gim dan penerbit Gim
3. Belum optimalnya akses pasar bagi gim nasional di dalam dan luar negeri dengan mendorong Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai offiaker licensor kekayaan intelektualnya
4. Belum optimalnya promosi penyelenggaraan kegiatan Gim Nasional di dalam negeri; 
5. Belum optimalnya kebijakan terkait penambahan nilai tingkat komponen dalam negeri industri perangkat seluler yang melibatkan Gim Nasional
6. Belum optimalnya pemanfaatan Gim Nasional sebagai alat diplomasi budaya dalam mendukung aspek ketahanan negara.