Bloomberg Technoz, Jakarta - Wacana pemisahan mengeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan muncul kembali di masa pemilu. Beberapa capres mengusulkan rencana tersebut, dimana DJP dengan Ditjen Bea Cukai akan menjadi badan terpisah dari Kemenkeu dengan nama Badan Penerimaan Negara (BPN).

Hal yang kemudian makin santer terdengar karena Prabowo Subianto, sebagai capres yang sementara ini mengungguli perolehan suara versi hitung suara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Atas bergulirnya wacana pemisahan DJP, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya merespon singkat. “Belum dibahas.”

Airlangga juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, anggota koalisi pendukung capres-cawapres Prabowo—Gibran, dan menjabat  Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN).

Pada visi misi capres-cawapres 02, memang dengan tertulis BPN sebagai salah satu dari delapan program Hasil Terbaik Cepat. Tertulis, “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.”