Selanjutnya, Budi menjelaskan bahwa dengan total TPS sebanyak 823 ribu, lalu fasilitas Kementerian Kesehatan yang memiliki sekitar 10 ribu petugas kesehatan, kemungkinan rencana tersebut dapat dilaksanakan di tiap kecamatan untuk memprioritaskan petugas yang memiliki risiko tinggi terkena penyakit.
Evaluasi lainnya ialah melakukan screening terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran. Budi ingin mengajak berbagai pihak yang bisa membantu dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menyetujui hasil screening sebagai syarat untuk mendaftar menjadi petugas Pemilu mendatang.
"Jadi, kami sebenarnya ingin mengusulkan agar kami itu duduk bersama-sama Pak Tito [Kemendagri], Pak Kepala KPU, ini mungkin difasilitasi Pak Moeldoko [Kepala Staf Kepresidenan] ini agar kalau bisa itu [screening kesehatan] menjadi syarat [pendaftaran petugas]." pungkasnya.
(fik/ros)
