Selain itu, Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penyaluran bantuan kepada petani gagal panen (puso) akibat bencana alam banjir sebesar Rp8 juta per hektare secara kelompok pada 2024.
Dengan kata lain, pemerintah akan melanjutkan realisasi penyaluran bantuan gagal panen kepada petani yang tercatat pada tahun lalu di 2024.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak gagal panen ini, yaitu semacam bantuan untuk kerugian yaitu Rp8 juta per hektar secara kelompok dan sudah disalurkan,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy di kantornya Jakarta, Senin (19/2/2024).
“Sekarang ini adalah kita memutuskan karena kemarin bantuan itu belum selesai diberikan kepada para petani, rapat tingkat menteri (RTM) ini memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan diberikan kepada mereka yang terdampak gagal panen pada 2023.”
Anggaran Pertanian Rp5,8 Triliun Tak Cair
Amran menambahkan bahwa alokasi anggara belanja tambahan (ABT) yang sebelumnya telah disetujui Komisi IV DPR RI tidak dicairkan. ABT merupakan alokasi tahun 2023 dan hingga 2024, “tidak jadi turun.”
Dengan kondisi ini pihaknya melakukan refocusing anggaran. Terdapat realokasi beberapa pos anggaran yang berpindah ke kegiatan produksi seperti membeli benih seiring musim hujan di Indonesia. Hal lain adalah anggaran untuk pembenahan pupuk subsidi, pompa untuk pengairan lahan sawah melalui sungai, juga menggarap lahan rawa di wilayah Jawa dan wilayah di luar Jawa seperti Sumatra Selatan.
“Pupuk dibenahi, ditambah oleh Bapak Presiden Joko Widodo Rp14 triliun pupuk [subsidi] karena kurang. Biasanya anggaran 9,55 juta ton. Di 2024 hanya 4,7 juta ton, separuh,” ucap Amran. “Kami berdoa semoga lebih bagus.”
Diketahui DPR bersama Kementan telah mengajukan ABT sebesar Rp5,8 triliun tahun ini dengan fokus pekerjaan untuk percepatan tanam dan menggenjot produksi pangan. “Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp5.827.860.770.000 tahun anggaran 2023,” cerita Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini usai rapat kerja Kementan di Gedung DPR, bulan November tahun lalu.
(dov/wep)
